Hasil Investigasi Kominfo Pada BPJS Kesehatan

Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera memeriksa dan menguji ulang ratusan juta data yang diduga bocor.
Ilustrasi - (Foto: Tagar/Pexels/Luis Gomes)

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk dilakukan investigasi, terkait dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Jumat, 21 Mei 2021.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, meminta pihak BPJS Kesehatan untuk segera memeriksa dan menguji ulang ratusan juta data yang diduga bocor.

Johnny juga mengimbau pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya pengamanan terutama pengamanan data, guna memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas.

“Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN," kata Johnny dalam keterangan tertulis Jumat, 21 Mei 2021.


Kominfo menyimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga identik dengan data milik BPJS Kesehatan.


Hal ini berdasarkan pada struktur data yang terdiri dari Nomor Kartu (Noka), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

Pemanggilan untuk investigasi yang dilakukan Kominfo pada Jumat, 21 Mei 2021 merupakan imbas dari kasus kebocoran data yang diklaim berasal dari 279 juta penduduk Indonesia.

Diduga seorang anggota forum online "Raid Forums" dengan akun bernama "Kotz" telah membocorkan dan menjual ratusan juta data tersebut secara online.

Melalui keterangan yang diunggah pada forum "Raid Forums", Kotz mengatakan bahwa data tersebut berisi informasi pribadi yang mencakup NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, serta gaji.

Untuk lebih meyakinkan calon pembeli, Kotz turut menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.

Data sampel tersebut menggunakan aplikasi penelusuran nomor Get Contact. Berdasarkan hasil pencarian, muncul sejumlah nama yang mirip seperti dengan nama yang tertera di sampel. []

Berita terkait
Pendamping Desa Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan
Menindaklanjuti Inpres 2/2021 Kemendes PDTT daftarkan Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan
Ekonom: Rugi Investasi BPJS Ketenagakerjaan Wajar
Ekonom Keuangan Investasi Roy Sembel manilai, kerugian investasi BPJS Ketenagakerjaan merupakan risiko wajar dalam investasi saham di pasar modal.
Profil Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan
Ali Ghufron Mukti baru saja dilantik sebagai Dirut BPJS Kesehatan oleh Jokowi, berikut profilnya.
0
Prakiraan Cuaca Jakarta, Selasa 1 Juni 2021
BMKG menyampaikan peringatan dini waspada potensi hujan, kilat, petir, dan angin kencang, di wilayah Jakpus, Jakbar, Jaksel, dan jaktim.