UNTUK INDONESIA

Haru Suandharu: Penurunan Nilai Bansos Banyak Dikeluhkan

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat terima banyak keluhan dari masyarakat pada 8 titik di Kabupaten Cimahi dan Kota Bandung.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Shuandharu (Kiri). (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Shuandharu terima banyak keluhan dari masyarakat saat reses di 8 titik pada Kabupaten Cimahi dan Kota Bandung. 

Keluhan tersebut didominasi perihal penurunan nilai bantuan sosial Provinsi Jawa Barat serta sulitnya mendapatkan pekerjaan dan keluhan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Hasil reses kemarin (reses ke 1 Tahun Anggaran (TA) 2020-2021 di 8 titik, 6 di Kota Bandung dan 2 titik di Kabupaten Cimahi saya menerima banyak keluhan, keluhan dampak dari pandemi Covid-19, bansos, lapangan pekerjaan dan sebagainya,” ucapnya kepada Tagar, di Bandung pada Kamis 19 November 2020.

1. Keluhan Penurunan Nilai Bansos

Penurunan nilai bantuan sosial Provinsi Jawa Barat tersebut dari Rp 500.000 menjadi Rp 400.000 paling banyak disampaikan masyarakat Kota Bandung dan Kabupaten Cimahi. 

Masyarakat kecewa atas penurunan tersebut, terutama penurunan dilakukan ketika pendapatan mereka berkurang bahkan banyak yang tak miliki pemasukan karena di PHK atau di rumahkan.

“Dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan masyarakat, disayangkan bantuan sosial diturunkan nilainya dari Rp 500.000 menjadi Rp 400.000. Warga Bandung, Cimahi sangat kecewa dan berharap pada tahap berikutnya bisa naik kembali,” ujarnya.

Haru yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat meminta agar bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak dipangkas lagi pada tahap berikutnya, mengingat dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat masih dirasakan. Seharusnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meringankan beban masyarakat saat ini.

2. Sulitnya Mencari Pekerjaan

Selain itu, tak kalah banyak dikeluhkan warga saat reses adalah persoalan sulitnya mencari pekerjaan. Pandemi Covid-19 membuat sebagian masyarakat di PHK dan di rumahkan. Warga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah lagi dengan harga bahan pokok yang naik menjadi beban berat bagi masyarakat.

3. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga banyak dikeluhkan oleh warga Bandung dan Cimahi. Masyarat sudah bosan dengan PJJ dan mendesak sekolah dibuka kembali, belajar tatap muka langsung.

“Orang tua dan murid mengeluh lelah melaksanakan PJJ, PJJ membuat stres. Mereka mendesak sekolah dibuka lagi,” kata Haru.

Merespon keluhan masyarakat tersebut, Haru juga meminta kebijakan anggaran APBD 2021 lebih pro atau mensejahterakan masyarakat. Selain itu, ia pun meminta volume anggaran untuk kesehatan pun konsisten nilainya. 

Baca juga:

Berita terkait
DPRD Jabar Ingatkan Risiko Kluster Baru Jelang Pilkada 2020
DPRD Jabar ingatkan Bawaslu Jabar pastikan taati protokol kesehatan cegah risiko kluster pilkada serentak 2020.
DPRD Jabar Dukung Konversi Kendaraan Dinas ASN
DPRD Jawa Barat sambut baik konversi kendaraan dinas ASN berbahan bakar minyak menjadi listrik.
PKB Turun, DPRD Jabar Dorong Perbanyak Stimulus
Komisi III DPRD Jawa Barat minta Bapenda Provinsi Jawa Barat perbanyak program stimulus dan inovasi baru untuk menarik para wajib pajak.
0
Maman Minta Koalisi Bersih Menangkan Paslon Abu Bakar - Sirojudin
Maman Imanulhaq meminta seluruh pendukung dan relawan memenangkan Paslon Koalisi Bersih, yakni Abu Bakar Sidik dan Sirojudin.