TAGAR.id, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai dugaan penganiayaan sejumlah oknum terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, sebagai aksi kesewenangan hukum yang brutal.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, yang mewakili koalisi, mengatakan alasan pelaku merasa terganggu dengan suara knalpot bising dari motor para relawan Ganjar-Mahfud, tidak dapat diterima dan mengada-ada.
"Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas polisi atau dinas perhubungan, bukan TNI. Selain itu, korban adalah massa yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu," kata Gufron Mabruri dalam keterangannya, Rabu, 3 Januari 2024.
Menurut Gufron, jika merasa terganggu dengan aktivitas para relawan Ganjar-Mahfud yang sedang berkampanye, seharusnya para oknum itu melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye pemilu ke Bawaslu.
Gufron menyesalkan rendahnya kepekaan para prajurit TNI pelaku penganiayaan. Dia menilai tindakan para oknum prajurit itu dapat membuat masyarakat semakin meragukan netralitas TNI dalam pemilu 2024.
"Penganiayaan oleh oknum anggota TNI terhadap relawan capres-cawapres tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam pemilu," ungkap Gufron.
Untuk menepis tuduhan itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak penindakan tegas terhadap para pelaku di peradilan umum, bukan peradilan militer.
"Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dan harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum," ujar Gufron.
"Koalisi menilai, Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar," tegasnya.
Kecaman aksi brutal para oknum TNI dari Yonif 408/Suhbrasta Boyolali, juga datang dari Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menilai kasus ini tak perlu terjadi jika anggota TNI menyadari perannya mengayomi rakyat.
TNI, kata Abdul Kharis, sebagaimana aparat hukum yang lain, harus menjadi teladan, bukan malah mempertontonkan aksi brutal main hakim sendiri yang dapat dicontoh masyarakat.
"Saya sangat menyesalkan terjadinya pemukulan terhadap masyarakat yang terjadi di Boyolali. Kebetulan Boyolali ini daerah pemilihan saya juga. Mestinya TNI itu melindungi dan mengayomi masyarakat. Kalaupun ada permasalahan jangan main pukul atau main hakim sendiri," kata Abdul Kharis, Rabu, 3 Januari 2024.
Ia mengingatkan, di awal masa jabatannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pernah menegaskan komitmen TNI untuk netral di semua proses pemilu 2024 demi menciptakan pesta demokrasi yang damai.
"Harusnya seruan Panglima ini bisa diikuti sampai ke jajaran terbawah," ujar Abdul Kharis.
Menindaklanjuti kasus ini, Abdul Kharis mengaku belum ada rencana memanggil Panglima TNI, mengingat dewan sedang berada dalam masa reses hingga 15 Januari mendatang.
"Tapi kita lihat kalau sudah masuk masa sidang," kata Abdul Kharis.[]