Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mencapai puluhan juta pelaku usaha. Untuk bisa menembus angka itu, menurutnya perlu komitmen bersama instansi dalam memberikan dukungan kepada para pelaku UKMM dalam mengembangkan produk-produk lokal. Pengembangan UMKM bisa dilakukan antara lain dengan memanfaatkan rest area.
Jokowi minta pelaku UMKM dilibatkan dalam mengisi rantai pasok di sejumah sektor seperti konstruksi, otomotif, hingga telekomunikasi. Produk-produk UMKM juga harus diberikan ruang untuk masuk dan disiapkan ke lima destinasi wisata baru, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
"Disiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang sehingga saat barang (destinasi wisata) itu jadi mereka sudah bisa masuk. UMKM juga harus mengisi sentra-sentra ekonomi di kawasan infrastruktur yang baru yang telah dibangun," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Jokowi juga menginginkan area beristirahat (rest area) di sekitar jalan-jalan tol dapat dijadikan etalase produk-produk lokal dan unggulan daerah setempat. "Rest area, jalan tol, rest area di jalan tol kita isi dengan produk-produk brand lokal. Sebab, yang lalu-lalu kita lihat rest area isinya penuh kopi ya kopi itu," kata Jokowi.
PELATIHAN FOTO PRODUK UMKM: Seorang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencoba memotret produknya di dalam kotak kardus yang dilengkapi tata lampu sederhana pada Workshop Digital Marketing UMKM yang digelar Bank Syariah Mandiri di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (17/10). Pemotretan produk dengan kotak kardus sederhana tersebut membantu para pelaku UMKM dalam membuat foto produk yang akan dipromosikan dengan diupload di berbagai media sosial. (Foto: Ant/Budiyanto)Jokowi meminta dalam ratas agar produk lokal diunggulkan dan harus menjadi komitmen. "Jalan tol dari Lampung ke Aceh itu ada berapa rest area? Pasang dong brand-brand lokal kita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Jokowi, anggaran untuk pemberdayaan UMKM belum maksimal menyentuh puluhan juta pelaku usaha di Tanah Air. "Saya ingin menegaskan lagi pentingnya one gate policy. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri sehingga pemberdayaan UMKM betul-betul terintegrasi, terpadu, baik dalam menentukan sektor prioritas, langkah-langkah strategis, maupun desain pembiayaan," ucapnya.
Jokowi menambahkan masalah utama yang dihadapi pemerintah terkait program-program tersebut bukanlah soal pembiayaan. Saat ini, pemerintah sudah cukup banyak mengalokasikan anggarannya untuk pemberdayaan dan peningkatan UMKM, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2020 mendatang memiliki total plafon sebesar Rp 190 triliun .
Menurutnya, plafon KUR terus meningkat setiap tahunnya. Selain KUR, kata Jokowi, pemerintah juga memiliki skema-skema pembiayaan lain yang jumlahnya juga cukup besar.[]
Baca Juga:
