Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong produksi asli Indonesia terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dipasarkan lebih meluas, terutama melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue). Produk UMKM diharapkan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Saya lebih senang kalau kita beli barang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal. Murah kalau diperoleh dengan cara impor buat apa," katanya pada Rakornas Pengadaan 2019 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Rabu, 6 Nopember 2019.
Jokowi meminta agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat mengutamakan berbagai produk dalam negri dari pada produk buatan luar. "Saya minta Kepala LKPP memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi, agar didahulukan. Persulit barang impor itu," katanya.
Jokowi minta LKPP bersinerji dengan lembaga-lembaga lain
Presiden menekankan agar kedepannya, penggunaan barang terutama pengadaan dalam jumlah besar, dapat mengutamakan barang produksi dari Indonesia. Hal itu menurutnya sebagai upaya pemanfaatan hasil karya dari negeri sendiri. "Impar impor senangnya kita, stoplah, ini duit APBN, APBD. Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan patokan utama," ucap Jokowi.
Jokowi meminta LKPP dapat bersinerji dengan lembaga-lembaga terkait misalnya Badan Standarisasi Nasional (BSN)
untuk mengurus SNI (Standar Nasional Indonesia). "Dengan kinerja yang baik LKPP berkontribusi optimal mendorong produk dalam negeri diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan, kedua menciptakan lapangan kerja, dan ketiga pengembangan UMKM," ujarnya.
Kepala LKP) Roni Dwi Susanto mengatakan total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp 5.335 triliun, dengan nilai penghematan sebesar Rp 177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing. Ia meminta agar persyaratan UMKM masuk ke e-catalogue dapat dipermudah. "Namun di sisi lain LKPP juga mengecek apakah perusahaan yang masuk ke e-catalogue benar-benar berproduksi dan bukan hanya distributor," katanya seperti diberitakan dari Antara.
- Baca Juga: Direktur LKPP Pernah Dituding Hambat Proyek E-KTP
- Jokowi Apresiasi Rapor WTP dan LKPP Pemerintah
