UNTUK INDONESIA
Negara Membiarkan UMKM Perang Dagang dengan China
Banyak persoalan yang dihadapi UMKM; antara lain banyak zona tanpa jaringan internet, serta peran pemerintah yang masih minim memfasiitasi UMKM.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta usai diskusi publik bersama Kemenkominfo di Yogyakarta, Selasa, 12 November 2019. (Foto : Tagar/Agung Raharjo)

Yogyakarta - Bayak persoalan dalam pengembangan UMKM online, salah satunya aksebilitas. Sampai saat ini tidak semua wilayah di Indonesia tersedia layanan intenet. Faktanya memang masih ada zona blank spot, di Yogyakarta misalnya di Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan ironisnya daerah yang masih blank spot itu merupakan salah satu sentral batik. "Potensinya bagus banget tapi aksesnya belum ada. Untuk itu kita dorong Pemerintah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) bebas blank spot," katanya saat diskusi publik bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika di Yogyakarta, Selasa, 12 November 2019.

Politikus PKS dari Dapil DIY ini mengatakan problem kedua adalah belum terkoneksi antara pelaku UMKM, pelaku usaha dengan dunia digital. Kadang pelaku UMKM sudah merasa nyaman karena sudah punya pelanggan, produknya tetap laku dan lainnya. "Ini perlu didorong pelibatan pelatihan UMKM kepada mereka," ujarnya.

Saya katakan kepada pemerintah (Indonesia) ini sudah perang dagang sesungguhnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPR RI ini mengatakan data mencatat UMKM yang melakukan pemasaran lewat online, mengalami peningkatan omzet 100-200 persen.

Sukamta mengatakan UMKM itu belum terfasilitasi sarana pembayaran online oleh pemerintah. Indonesia kalah bersaing dengan China karena pemerintahnya memberikan subsidi berupa pengiriman barang dan pembayaran yang murah. 

Pengirimannya bahkan hampir gratis. "Saya katakan kepada pemerintah (Indonesia) ini sudah perang dagang sesungguhnya," ujarnya.

Menurut dia, pelaku UMKM semakin menjerit saat mendapati tiket pesawat di Indonesia yang mahal. Dia menyontohkan warga Yogyakarta membeli barang dari Beijing lebih murah dari pada membeli barang dari Solo, Jawa Tengah. 

Barang dari China lebih murah karena pengirimannya gratis. "Kalau pemerintah tidak mampu memberi subsidi paling tidak menurunkan harga tiket pesawat atau kasih harga khusus untuk UMKM," tutur Sukamta.

Dia mengatakan persoalan berikutnya perizinan UMKM di Indonesia yang sulit. Selain itu perlindungan data pribadi di Indonesia masih menjadi persoalan serius.

Owner PT Abadi Bina Indonesia Anom Adinugrah mengatakan pangsar digital saat ini masih sangat banyak, tapi pemainnya masih sangat sedikit. Bahkan selama ini yang bermain di Indonesia justru platform dari asing."Kita sebenarnya bisa bersaing dengan mereka," kata Anom.

Menurut dia persoalan pemasraan online di Indonesia salah satunya masih banyak daerah yang blank spot. Problem lainnya fasilitasi dari pemerintah masih minim seperti dalam hal perizinan. 

Untuk mengalahkan kapitalisasi digital ini seharusnya Indonesia lebih mengutamakan kearifan lokalnya. "Itu akan menumbuhkan sense of beloging terhadap produk kita. Platform lokal harus diperkuat lagi," ungkapnya. []

Baca Juga:

Berita terkait
Jokowi Dorong Produk UMKM Masuk E-Catalogue
Presiden Jokowi akan mendorong produk UMKM bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan mendorong masuk e-catalogue.
Perang Dagang Picu Perlambatan Ekonomi Global
Konflik perdagangan AS-China akan berdampak pada perlambatan ekonomi global yang secara substantif melemahkan aktivitas manufaktur dan Investasi
Peluang Indonesia di Perang Dagang AS-China
Indonesia mempunyai peluang dalam menghadapi era perang dagang AS-China. Industri tekstil nasional diharapakan bisa memanfaatkan momentum itu.
0
Bubarkan Salat Berjemaah di Parepare Berujung Polisi
Seorang camat di Kota Parepare Sulsel dilaporkan ke polisi karena berusaha membubarkan jemaah yang hendak salat Jumat berjemaah.