Jakarta - Hanif Dhakiri ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pelaksana tugas (plt) Menpora setelah Imam Nahrawi mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Selain Plt Menpora, Hanif mengemban jabatan Menteri Ketenagakerjaan.
"Ini tadi Presiden menanda tangani Keppres Pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora dan mengangkat saudara Hanif Dhakiri menjadi plt Menpora," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat 20 September 2019, seperti dilansir dari Antara.
Masih ada waktu 20 hari lagi. Presiden angkat plt untuk menteri yang kosong.
Menurut Pratikno, terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan Hanif sebagai plt Menpora. Dengan penunjukkan itu, maka Hanif merangkap jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan sekaligus sebagai plt Menpora.
Dia mengatakan salah satu pertimbangan itu karena alasan politik, yakni Hanif berasal dari partai politik yang sama dengan Imam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, terkait sejumlah menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober 2019, Pratikno menjelaskan Presiden juga akan mengangkat tokoh lain sebagai plt menteri.
"Masih ada waktu 20 hari lagi. Presiden angkat plt untuk menteri yang kosong," kata Mensesneg terkait jabatan menteri-menteri yang kosong setelah pelantikan anggota DPR.
Sebelumnya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menjelaskan partainya menyerahkan keputusan penggantian Menpora kepada Jokowi selepas mundurnya Imam karena ditetapkan tersangka oleh KPK.
Sementara itu, sejumlah menteri yang akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 yakni Menkumham Yasonna Laoly, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai penunjukan Hanif Dhakiri sebagai plt Menpora merupakan langkah Jokowi untuk menghibur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Menurut saya mungkin Presiden ingin menyenangkan PKB supaya jabatan ini tidak kemana-mana," ujar Hendri.
Hendri menilai keputusan Jokowi untuk memberikan posisi rangkap jabatan kepada Hanif merupakan langkah yang kurang tepat.
Menurut dia, jika memang Jokowi menginginkan adanya posisi rangkap jabatan menteri, maka seharusnya yang menjadi Plt Menpora adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Hal itu lantaran Kemenko PMK yang dipimpin Puan membawahi delapan kementerian, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Jadi harusnya sama Menko PMK, karena secara organisasi lebih tepat," tutur Hendri.
Namun demikian hal tersebut tidak bisa diperdebatkan lantaran Jokowi telah mengambil keputusan menunjuk Sekjen PKB tersebut sebagai Plt Menpora.
Baca juga:
- Imam Nahrawi Coba Raket Badminton di Wisma Kemenpora
- Imam Nahrawi Mundur, Bagaimana Nasib Agenda Kemenpora?