Hal-hal yang Mesti Dipastikan Sebelum New Normal

Politikus PKS Sukamta menduga pemerintah saat ini sedang mengalami kebingungan anggaran, maka itu mengajak new normal di tengah pandemi Covid-19.
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan saksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai wacana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Joko Widodo, baik soal relaksasi Pembataan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berdamai dengan virus corona tidak didasarkan pada data-data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga pemerintah saat ini sedang mengalami kebingungan, karena setelah berjalan 2,5 bulan sejak kasus positif pertama diumumkan, Covid-19 telah menyebar merata ke seluruh provinsi dan hampir 400 kabupaten-kota di Indonesia

Pemerintah semestinya merujuk sepenuhnya kepada pendapat para ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat kebijakan.

"Yang membuat skema penanganan menjadi lebih rumit karena kondisi sarana prasarana dan SDM kesehatan di daerah tidak sama. Sementara anggaran penanganan diskenariokan hanya untuk 3-6 bulan," kata Sukamta kepada Tagar, Senin, 18 Mei 2020.

Baca juga: New Normal BUMN, Ini Protokol Kesehatan Pertamina

Dia menuturkan, hal ini bisa dilihat dari skema bantuan sosial (Bansos) jaring pengaman seperti BLT Desa untuk durasi 3 bulan seperti info yang ia dapati dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dialokasikan kepada 12,3 juta Kepala Keluarga penerima manfaat, sebesar Rp 600.000 per bulan mulai dari April sampai Juni 2020.

"Dengan adanya wacana berupa skenario di bulan Juni atau Juli aktivitas masyarakat baik pendidikan dan ekonomi sudah mulai kembali normal, seakan pemerintah sudah lepas tanggung jawab untuk berikan bansos jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak," ujarnya.

Sukamta digitalAnggota Komisi I DPR RI Sukamta usai diskusi publik bersama Kemenkominfo di Yogyakarta, Selasa, 12 November 2019. (Foto : Tagar/Agung Raharjo)

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menduga, dana bansos yang dimiliki pemerintah hingga Juni mendatang sudah habis.

"Jangan-jangan anggaran pemerintah untuk jaring pengaman sosial memang sudah habis hingga bulan Juni, sehingga wacana pelonggaran sering dimunculkan. Kan kacau jika ini yang sesungguhnya terjadi," kata dia.

Menurutnya, jika pemerintah mau serius menjalankan skenario 'new normal', ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, harus memastikan kurva perkembangan Covid-19 melandai secara stabil merujuk pada data hasil tes swab yang dilakukan secara optimal dan penanganan kesehatan secara maksimal. 

Baca juga: Skenario New Normal, Belum Ada Pelonggaran PSBB

Kedua, mesti dipastikan juga seluruh masyarakat mengetahui protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan senantiasa menjaga jarak, mengenakan masker, dan rajin mencuci tangan. Ketiga, dipastikan jumlah rumah sakit dengan sarana prasarana serta ruang isolasinya berjumlah cukup untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang mungkin saja terjadi jika dilakukan pelonggaran. 

Terakhir, kata dia, pemerintah harus memastikan ketercukupan jumlah alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dan masker untuk kebutuhan masyarakat.

"Pertanyaannya, apakah sudah terpenuhi semua syarat tersebut. Jika belum, sangat riskan kebijakan pelonggaran dilakukan. Pemerintah semestinya merujuk sepenuhnya kepada pendapat para ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19, bukan para pembisik yang punya kepentingan ekonomi sesaat," ucap Sukamta. []

Berita terkait
New Normal BUMN, Pekerja di Bawah 45 Tahun Ngantor
Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan lima phase skenario The New Normal BUMN. Salah satunya, pedoman beraktivitas karyawan di bawah 45 tahun.
Antisipasi Skenario New Normal BUMN Ala Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan antisipasi skenario The New Normal BUMN yang akan dimulai pada 25 Mei 2020.
5 Cara Menghadapi New Normal Life Agar Tidak Stres
Tidak mudah bagi semua orang beradaptasi dalam menghadapi kenormalan baru atau new normal life akibat pandemik Covid-19 yang mengubah kebiasaan.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.