UNTUK INDONESIA
Guru Besar Minta Jokowi Perhatikan Integritas Capim KPK
Sebanyak 26 guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi, meminta pada Presiden RI, Joko Widodo memperhatikan integritas Capim KPK.
Gedung KPK (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Sleman - Sebanyak 26 guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi, meminta pada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan integritas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang akan diberikan oleh panitia seleksi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sigit Riyanto, yang dihubungi, Senin, 2 September 2019, merinci ke-26 guru besar tersebut.

Mereka yakni Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada), Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada), Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI), Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI), Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman), Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) serta Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor).

Selanjutnya, Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor), Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor), Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor), Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor), Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor), Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin), Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia), Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung).

Berikutnya, Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura), Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara), Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas), Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas), Prof Riry (Guru Besar Universitas Pattimura), Prof August Pattiselanno (Guru Besar Universitas Pattimura), Prof Alex Retraubun (Guru Besar Universitas Pattimura), Prof Marcus Pattinama (Guru Besar Universitas Pattimura), Prof Herlien Setio (Guru Besar Institut Teknologi Bandung), dan Prof Riris Sarumpaet (Guru Besar Universitas Indonesia).

Para guru besar tersebut mengirim surat yang ditujukan pada Jokowi, agar Jokowi memperhatikan integritas para calon pimpinan, mengingat prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih, karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi.

"Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi," demikian poin pertama surat bertanggal 1 September 2019 tersebut.

Pada poin kedua, para guru besar tersebut menyatakan, penting juga bagi  Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK.

"Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional," paparnya.

Sementara, Prof Sigit Riyanto, mengatakan, pemberantasan korupsi, merupakan upaya bangsa Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih maju, beradab, adil dan sejahtera.

KPK memiliki mandat yang mulia untuk mengawal upaya Pemberantasan Korupsi.

Olehnya itu, memilih Pimpinan KPK yang tidak berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak yang baik, berarti melemahkan upaya Pemberantasan Korupsi.

"Upaya membangun masa depan Indonesia yang adil, beradab dan sejahtera dipertaruhkan, bahkan mengalami kemunduran," tulisnya. []

Baca juga

Berita terkait
Bawaslu Sleman Terancam Tak Bisa Awasi Pilkada 2020
Bawaslu kabupaten/kota terancam tak bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tersebut, tak terkecuali Bawaslu Kabupaten Sleman.
KPU Sleman Ajukan Anggaran Pilkada Jadi RP 33 Miliar
KPU Sleman ajukan anggaran Rp 33 Miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sleman tahun 2020
Jumlah TPS Pilkada Sleman 2020 Diprediksi Berkurang
KPU Sleman prediksi, jumlah TPS saat pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 berkurang.
0
Isu Perkawinan Anak Harus Sampai ke Musrembang Desa
Isu perkawinan anak harus dibahas sampai pada tingkat Musrembang desa untuk mencegah agar perkawinan anak tidak terjadi lagi