Dairi-Wakil Ketua DPRD Dairi, Benpa Hisar Nababan sependapat dengan tanggapan masyarakat, menolak wisata halal yang dikemukakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Politikus PDIP itu mengatakan, tidak perlu penerapan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba (KDT).
"Bali terkenal walau tanpa label wisata halal. Keunikan adat istiadat, justru itu yang harus jadi nilai jual," katanya kepada Tagar, Selasa 3 September 2019.
Kabupaten Dairi, salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang berada dalam Kawasan Danau Toba (KDT). Dari 15 kecamatan di Dairi, Kecamatan Silahisabungan berada di sepanjang pinggiran Danau Toba.
Cukup mengembangkan keunggulan daerah kita. Jangan mengganggu budaya dan tradisi
Ditambahkan Benpa, untuk pengembangan Kawasan Danau Toba, pemerintah harus mempertimbangkan kearifan budaya lokal, adat maupun tradisi setempat.
"Itu harus dipertimbangkan. Gubernur harus arif menyikapi konsep wisata halal itu. Cukup mengembangkan keunggulan daerah kita. Jangan mengganggu budaya dan tradisi. Aset pariwisata yang ada, dikembangkan. Semakin dipublikasikan, otomatis akan semakin menarik wisatawan", katanya.
Ditambahkannya, untuk peningkatan sektor pariwisata, dia setuju dengan penataan keramba jaring apung (KJA).
"Untuk menambah keindahan Danau Toba, saya setuju dengan penataan KJA. Tapi, harus dipikirkan juga sumber mata pencaharian lain untuk masyarakat yang menggelutinya selama ini," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, diminta tanggapannya terkait wacana yang dikemukakan Gubernur Sumatera Utara belum memberikan jawaban.
Pesan WhatsApp yang dikirim melalui Plt Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Dairi Palti M Pandiangan, belum dibalas.[]
