PMKRI: Wisata Halal Gubsu Edy Rahmayadi Minim Riset

Penerapan wisata halal dengan alasan Amenitas sangat keliru, karena akan melahirkan dikotomi di kalangan masyarakat.
Ketua Presidum PMKRI Kota Pematangsiantar, Alboin Samosir. (Foto: Istimewa)

Pematangsiantar- Wacana wisata halal yang dilontarkan Gubernur Sumatera Utatra Edy Rahmayadi dalam sebuah pertemuan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Banyak yang menolak wacana tersebut terutama masyarakat yang berada di kawasan Danau Toba.

Salah satu organisasi kemahasiswaan yakni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Pematangsiantar ikut bersuara.

Ketua Presidum PMKRI Kota Pematangsiantar Alboin Samosir dalam siaran persnya, Senin 2 September 2019 menyebut, pihaknya ikut menolak wisata halal tersebut.

"Wacana wisata halal di sekitaran Danau Toba merupakan sebuah wacana yang minim riset, dan tidak paham situasi demografis masyarakat di sekitaran Danau Toba," kata Alboin.

Alboin mengatakan, konsep tiga A yakni, Atraksi, Amenitas, dan Aksessibilitas yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumetera Utara pada dasarnya sudah tepat.

Namun penerapan wisata halal dengan alasan Amenitas (kenyamanan) sangat keliru. Penerapan ini justru akan melahirkan dikotomi di kalangan masyarakat.

Mari fokus kembangkan sumber daya manusianya berbasis kekayaan budaya sembari fokus membenahi tata ruang Danau Toba

Dia menyebut, setiap daerah pasti memiliki entitas masing-masing. Dalam adat istiadat Batak, ternak babi merupakan hewan yang dianggap sakral dan selalu hadir di setiap pesta adat masyrakat Batak.

Ternak babi memiliki nilai tersendiri, baik nilai filosofis maupun nilai sosial. Warisan kultural ini senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Batak.

"Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harusnya menghormati ini sebagai warisan budaya dan kearifan lokal," ujarnya.

Alboin juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harusnya berkaca dari beberapa daerah yang tidak perlu melabeli parawisatanya dengan konsep wisata halal, namun terbukti mampu memajukan parawisatanya.

Karena wisatawan, baik lokaL maupun mancanegara cenderung hadir berlibur bukan karena halal atau haramnya melainkan nilai estetika yang ditawarkan, kearifan lokal, dan budaya setempat.

Pemerintah provinsi menurut dia, tidak perlu mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak berpengaruh untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Apabila ingin fokus memajukan pariwisata Danau Toba, harus ada sebuah konsep yang mampu memadukan keindahan alam Danau Toba dengan atraksi budaya lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Sudahlah, berhenti melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Edy Rahmayadi yang memasukkan Danau Toba menjadi salah satu ikon utama sudah tepat. Oleh karena itu, mari fokus kembangkan sumber daya manusianya berbasis kekayaan budaya sembari fokus membenahi tata ruang Danau Toba untuk jauh lebih baik lagi," tukasnya.

Alboin kemudian menyarankan Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara harus berani mengambil langkah tegas untuk terlibat aktif dalam pembersihan Danau Toba dari perusahaan-perusahaan yang senyata-nyatanya telah merusak lingkungan dan sistem ekologi di Danau Toba.

"Selamat berjuang Bung Edy," tuturnya. []

Berita terkait
Wisata Halal, Quo Vadis Pariwisata Danau Toba
Daerah tujuan wisata (DTW) di Indonesia dihadapkan dengan politik agama, wisata halal. Jika ini diterapkan di Danau Toba merusak pranata adat
Festival Babi Danau Toba Bakal Digelar di Muara
Festival Babi Danau Toba yang dicetuskan oleh aktivis lingkungan, Togu Simorangkir benar-benar serius dikerjakan.
Warga Dairi Tak Peduli Wisata Halal Gubsu Edy Rahmayadi
Mereka tidak peduli dengan wacana wisata halal yang dikemukakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.