Surabaya - Sejumlah elit di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur, mengungkapkan keinginannya meminang Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk mengisi kursi Ketua DPD Demokrat Jatim yang ditinggalkan selepas Soekarwo mengundurkan diri.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio, mengatakan pihaknya ingin mengulang kembali kesuksesan dalam Pemilihan legislatif, seperti pada era kemimpinan Soekarwo selama dua periode.
Awalnya Soekarwo merupakan Gubernur Jatim. Namun tak lama kemudian saat menjabat gubernur, Soekarwo masuk ke Demokrat Jatim dan terpilih menjadi ketua DPD.
"Dulu ketua DPD seorang gubernur (Soekarwo). Maka yang kedua kalinya unda-undi, paling tidak punya jabatan publik yang signifikan," ungkap Renville usai mendampingi Soekarwo membagikan daging kurban kepada masyarakat di DPD Demokrat Jatim, Senin, 12 Agustus 2019.
Dia menegaskan, jika ketua DPD dipegang oleh seorang gubernur akan menjadi bagian dari simbol partai di daerah. Apalagi Khofifah yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Gubernur 2018, sampai saat ini belum memiliki partai bernaung.
Dulu ketua DPD seorang gubernur.
Renville juga mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya Khofifah tidak berminat masuk ke Demokrat. Pihaknya di DPD, disebut membuka lebar kemungkinan bagi Wakil Gubernur Jatim yakni Emil Elistianto Dardak untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPD.
"Gubernur dan wagub yang kami usung tidak ikut partai, maka tidak ada salahnya kami berharap salah satu dari beliau bergabung di Demokrat," katanya.
Renville juga mengatakan, kekosongan kursi ketua DPD sejak ditinggalkan Pakde Karwo untuk sementara ditempati oleh Pelaksana tugas (Plt). Mengingat masa bakti Pakde Karwo habis tahun 2020.
Menurutnya, Pakde Karwo sudah lama mengajukan pengunduran diri sebagai ketua, dan masih menunggu proses dari DPP. Dalam AD/ART Partai Demokrat, Pelaksana Tugas (Plt) akan diambilkan dari satu tingkat diatasnya. Maka Plt ketua DPD akan dijabat oleh pengurus DPP.
"Dalam waktu dekat akan turun dari DPP (surat penunjukan Plt). Aturan partai menyebutkan Plt diambil dari satu tingkat diatasnya, berarti DPP. Kami tidak tau siapa, kami tetap menunggu," ujarnya.
Sebelum Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat terdapat beberapa agenda politik di tahun 2020 seperti HUT Demokrat di Jakarta pada 9 September di Jakarta, bulan Maret diselenggarakan Kongres, Musda dan muscab.
"Tahapannya tidak seperti partai lain. Kami atas dulu (kongres), musda dan muscab," kata dia.
Baca juga: