Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Jhonny G Plate menegaskan, PAN dan Partai Demokrat harus jelas sikap politiknya jika ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Selain itu, harus konsisten dalam mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Kalau bergabung di kabinet, sikap politiknya harus jelas, jangan di dalam kabinet namun menentang kebijakan pemerintah," kata Jhonny seperti dikutip Antara, Senin 10 Juni 2019.

Kejelasan sikap politik diperlukan agar kabinet berjalan efektif dan kebijakan pemerintah berjalan sinkron.

Untuk itu, sikap politik PAN dan Demokrat di parlemen harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. 

Menurut dia, PAN dan Demokrat harus bisa menerima visi-misi Jokowi-Ma'ruf sehingga tidak membawa visi-misi sendiri di dalam koalisi.

Untuk KIK yang solid dan kepentingan gotong royong politik, Jhonny membuka ruang kerja sama termasuk Presiden membuka ruang kerjasama di kabinet.

Hak Prerogatif Jokowi untuk Mengangkat Menteri

Sekjen DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate menilai hak prerogatif Jokowi untuk mengangkat menteri dari PAN dan Partai Demokrat, tentu dengan pertimbangan yang matang.

"Anggota kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Kalau Jokowi merasa perlu dari partai koalisi, non-partai politik atau ada tokoh dari PAN dan Partai Demokrat, itu domainnya Presiden," kata Jhonny.

Menurut dia, terpenting kabinet bisa berjalan efektif dan mendukung sistem presidensial yang efektif.

Terserah Jokowi apakah ketika PAN dan Demokrat bergabung dalam koalisi lalu diberikan kursi menteri di kabinet.

"Seperti di Pemilu Presiden 2014, yang kerja adalah PDIP dan Partai Nasdem, lalu kalau anggota Kabinet menjadi luas atau ada tambahan, itu tidak masalah," ujarnya.

Jhonny mengatakan, namun belum ada kesepakatan politik dengan PAN dan Demokrat terkait posisi menteri di kabinet. Karena semua masih sibuk dengan kegiatan lebaran dan komunikasi yang terjalin masih dalam rangka silaturahmi politik.

"Kami melihat bahwa kerja sama politik itu dibutuhkan, jadi kami memperluas kerja sama politik. Tapi jangan langsung ditafsirkan itu bagi-bagi kursi karena sempit sekali, apalagi itu domainnya Presiden," ujarnya.

Baca juga: