UNTUK INDONESIA
Golkar Dukung NasDem Ambang Batas Parlemen 7 Persen
Partai Golkar memberikan dukungan kepada Partai NasDem untuk merevisi UU Pemilu soal parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen.
Bendera Partai Golkar. (Foto: Tagar/Partai Golkar)

Jakarta - Partai Golkar memberikan dukungan kepada Partai NasDem agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum direvisi soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4 persen menjadi 7 persen.

Mengetahui hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta perlunya dilakukan pertimbangan terhadap partai-partai yang lolos PT pada pemilu umum 2019.

"Tapi bagaimana pun pertimbangan-pertimbangan terhadap pemilih-pemilih partai yang kemarin lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.

Dasco mengatakan meskipun Gerindra yakin dapat melampaui batas 7 persen, tidak mereka belum memutuskan apakah akan ikut mendukung atau tidak.

Pasalnya, terkait ambang batas itu akan dibicarakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra berikutnya.

"Partai Gerindra belum memutuskan dan membicarakan hal ini. Kami akan bicarakan dalam Rakernas yang akan diselenggarakan tahun ini. Tapi rasanya kalau Gerindra ambang batas 7 persen, dalam dua kali pemilu bisa melampaui," ujar Dasco.

Menurut pandangannya, meskipun mereka yakin akan lolos, tetapi semuanya harus diperhatikan secara menyeluruh mengingat pada pemilihan umum 2019 banyak partai yang lolos PT 4 persen.

"Jadi kami juga harus pertimbangkan berbagai aspek walaupun Gerindra optimis bisa melampaui 7 persen tapi kami juga dalam demokrasi kami pertimbangkan berbagai aspek itu ada partai-partai yang kemarin lolos 4 persen tapi ada pemilihnya yang tentu tidak bisa kami abaikan," katanya.

Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan agar merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum soal kenaikan ambang batas. Usulan itu disetujui Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Terkait UU politik, terkait dengan parlementary treshold, ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parlementary treshold 7 persen dan Partai Golkar juga melihat ini sesuatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. []

Berita terkait
Respons DPP, Prabowo Jadi Ketum Gerindra Lagi
Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco bersuara pengurus daerah mendorong Prabowo Subianto kembali jadi ketua umum saat kongres.
Golkar Terapkan Politik Tanpa Mahar di Pilkada 2020
Politik tanpa mahar ala Partai Golongan Karya (Golkar) diberlakukan di seluruh wilayah Tanah Air. Ini alasannya.
Fraksi Gerindra Joget TikTok Kang Emil itu Gak Etis
Anggota DPRD Jabar terutama dari Fraksi Partai Gerindra bereaksi atas video joget TikTok Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersam artis Cinta Laura
0
Airlangga: Zona Merah Dapat Prioritas Vaksin Covid-19
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah akan memprioritaskan pemberian vaksin untuk masyarakat di daerah berstatus zona merah.