UNTUK INDONESIA
GMKI: Negara Harus Beri Makan Rakyat Selama Pandemi
Negara harus memberi makan seluruh rakyat Indonesia selama pandemi Covid-19. Presiden perlu membuat Perppu baru agar jumlah Covid-19 menurun. GMKI.
Diskusi Webinar bertema Strategi Efektif dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan dan Anjuran Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19, Selasa, 28 April 2020. (Foto: GMKI)

Jakarta - Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) David Sitorus meminta negara menyediakan kebutuhan pokok bagi rakyat selama pandemi Covid-19, paling mendasar adalah makanan. Dan rakyat juga harus patuh terhadap aturan negara agar pandemi segera berakhir.

David menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Webinar bertema Strategi Efektif dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan dan Anjuran Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19, Selasa, 28 April 2020.

Diskusi diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bersama Pergerakan Masyarakat Milenial dan Ikatan Mahasiswa Megister Hukum Universitas Indonesia.

Hadir dalam diskusi ini adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia Maulana, Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan Indonesia Sahat Sinurat, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setyono, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono.

Presiden harus membuat Perppu baru khusus penanganan Covid-19.

David SitorusSekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) David Sitorus. (Foto: GMKI)

David mengatakan pemerintah Indonesia terus berusaha mencegah penyebaran Covid-19 dengan berbagai kebijakan, namun nyatanya jumlah positif Covid-19 terus bertambah dari hari ke hari. 

Kebijakan pemerintah bertujuan menjaga keselamatan rakyat Indonesia, sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 

“Pemerintah seharusnya membuat peraturan-peraturan yang jelas, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, dan tidak terjadi tindakan koruptif,” tutur David.

Maulana Malik IbrahimKetua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia Maulana Malik Ibrahim. (Foto: GMKI)

Maulana Malik Ibrahim berpendapat bahwa kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah belum dapat diterapkan dengan baik, implementasinya belum konsisten. 

“Pemerintah diharapkan harus adil, tidak membeda-bedakan dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Maulana.

Sahat SinuratDewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan Indonesia Sahat Sinurat. (Foto: GMKI)

Sahat Sinurat mengatakan pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek sosial, seperti ketersediaan bahan pangan, dan tindakan pelarangan kegiatan beribadah di luar rumah.

Pemerintah juga harus memastikan bantuan kepada masyarakat tepat sasaran. Melibatkan mahasiswa dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. 

“Pemuda dan pemuka agama harus bekerja sama dalam menyelamatkan bangsa dari Covid-19," kata Sahat.

Hari SetyonoKepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setyono. (Foto: GMKI)

Hari Setyono mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuat aturan serta kebijakan yang memadai, serta peraturan pelaksanaan di semua kementerian sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah di daerah

Penegakan hukum pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan selama pandemi.

“Dalam situasi seperti ini Kejaksaan akan selalu memberikan edukasi serta pemahaman hukum kepada masyarakat agar setiap kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dapat diterapkan dengan baik," tutur Hari.

Argo YuwonoKepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Rajden Prabowo Argo Yuwono. (Foto: GMKI)

Argo Yuwono menyampaikan bahwa kepolisian menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi terkait Covid-19 maupun peraturan yang harus ditaati masyarakat, sebab hal tersebut bertujuan menyelamatkan masyarakat. 

“Kami juga bertindak cepat apabila ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum di masa pandemi serta mengawal setiap proses pemberian bantuan-bantuan pemerintah sehingga sampai ke masyarakat,” ujar Argo.

David Sitorus dalam sesi terakhir diskusi, menyampaikan harapan masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam menangani Covid-19. 

Masyarakat harus patuh terhadap anjuran dan aturan pemerintah agar jumlah korban Covid-19 mengalami penurunan signifikan. Masyarakat pun dapat mengawasi tindakan pejabat pemerintah, dari pusat sampai daerah, bahkan desa

“Presiden harus membuat Perppu baru khusus penanganan Covid-19, sehingga kehendak pemerintah yang belum punya landasan hukum dapat dimuat di dalamnya. Kemudian dapat menerapkan sanksi-sanksi sosial, sementara sanksi pidana tentu menjadi upaya terakhir,” ujar David Sitorus. []

Baca juga:

Berita terkait
GMKI: Bantuan Dampak Covid-19 di Sumut Tidak Merata
Pemprov Sumatera Utara dinilai belum merata mendistribusikan bantuan paket sembako kepada warga miskin terdampak Covid-19.
GMKI Karawang Dukung Pemerintah Tangani Corona
GMKI Cabang Karawang mendukung pemerintah untuk mencegah pencegahan dan penanganan Corona.
GMKI Kendari Minta Pemerintah Serius Tangani Corona
GMKICabang Kendari menanggapi pencegahan dan penanganan virus Coronayang telah dilakukan pemerintah.
0
Klaster Gowa Penyebaran Covid-19 Terbanyak di NTB
Penyebaran Covid-19. Klaster Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) teridentifikasi menjadi salah satu simpul penyebaran virus terbanyak di NTB