UNTUK INDONESIA
GMKI Kritisi Satu Tahun Pemerintahan 'Aman' di Sultra
Satu tahun pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas (Aman) di Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendapat perhatian dari berbagai pihak.
GMKI Cabang Kendari menggelar diskusi cabang dengan tema, "Satu Tahun Pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas" pada Rabu 18 September 2019. (Foto: Tagar/Istimewa)

Kendari - Satu tahun pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas (Aman) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Termasuk dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari, yang kemudian menggelar sebuah diskusi dengan tema, "Satu Tahun Pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas", pada Rabu 18 September 2019.

Ketua GMKI Cabang Kendari, Maykhel Rizky seusai diskusi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh Gubernur Sultra dan wakilnya setahun pertama.

Namun ada beberapa hal yang perlu dinilai dan dikritisi bersama, di antaranya visi, misi dan program kerja koalisi Ali Mazi-Lukman Abunawas tidak berbasis ideologis.

Hal itu menurut dia dapat dilihat melalui, lemahnya konsolidasi pemerintahan dan cenderung berakhir pada konflik intern.

"Kenapa kami katakan konflik intern karena dapat dilihat pada beberapa bulan belakangan ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur beberapa kali tidak selaras dalam melihat dan menilai suatu permasalahan yang terjadi. Ini juga bisa menimbulkan permasalahan dalam birokrasi," jelasnya.

Lalu dia juga turut mengomentari soal komitmen pembangunan yang bertumpu pada pelestarian sumber daya alam (SDA) yang digaungkan oleh Pemprov Sultra.

"Komitmen pembangunan yang mengutamakan pelestarian SDA katanya malah kontradiktif dengan realitas yang ada, misalnya saja pembangunan yang berbasis pertambangan pada praktiknya cenderung merusak SDA dan lingkungan, serta kerusakan hutan yang tidak diimbangi dengan reboisasi dan regulasi mengenai transparansi pengelolaan reboisasi pasca eksplorasi perlu diperhatikan dan diawasi dengan benar," ujarnya.

Menurut dia, Pemprov Sultra juga tidak menangkap perkembangan dan kemajuan dunia era 4.0. Hal itu tercermin dari program yang masih bertumpu pada eksploitasi SDA.

"Semestinya perubahan dunia era 4.0 bisa diterjemahkan sebagai pembangunan manusia atau SDM terutama dalam bidang ekonomi. Dari hal itu kami memandang bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu melakukan revisionisme pembangunan dari eksploitasi SDA menuju ke peningkatan SDM guna menuju Sultra Emas yang digaungkan dan juga dalam menghadapi bonus demografi dan era 4.0," bebernya.

Tanpa ada dukungan partisipasi maka bisa jadi pembangunan yang dijalan oleh pemerintah kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat

Di samping itu dia mengatakan pembangunan yang mengatasnamakan pelestarian lingkungan dan SDA justru menimbulkan konflik dengan masyarakat, terutama konflik agraria antara pengusaha dan masyarakat.

Dia juga mengungkap beberapa keluhan seperti birokrasi yang dianggapnya bermasalah.

"Dalam birokrasi kami menduga ada kejanggalan, di mana terjadi mutasi besar-besaran dengan pergantian pejabat daerah dan kepala SKPD hanya pada tahap Plt atau Pj, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa tidak pergantian secara definitif," ujarnya.

Tak cukup sampai di situ, dirinya juga menuturkan kejahatan lingkungan dan mafia pertambangan di Sultra masih marak dan pemerintah terkesan permisif dengan hal tersebut.

"Pemerintah terkesan permisif dengan praktik mafia tambang dan kejahatan lingkungan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir nasional beberapa waktu lalu di beberapa wilayah kabupaten di Sultra," tuturnya.

Dirinya juga menyinggung soal kriminalitas yang terjadi di Sultra.

"Tingkat kriminalitas pun juga meningkat, khususnya di Kota Kendari dengan meraknya begal yang meresahkan masyarakat. Dan terakhir kami juga menyoal tenaga kerja asing yang bekerja di Sultra makin besar jumlahnya, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal masih kurang," pungkasnya.

Sementara, Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda Sultra, Ruslan mengatakan bahwa perjalanan pemerintahan satu tahun sangat luar biasa.

"Karena pembangunan sejauh ini perencanaannya sudah sangat baik," katanya.

Sedangkan pengamat politik Sultra, Najib Huzein mengatakan perlu ada adanya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan daerah.

"Saya pikir bahwa kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk mengevaluasi seperti apa kinerja Ali Mazi-Lukman Abunawas selama satu tahun ini," katanya.

Dia mengatakan, jika ada hal yang perlu diperbaiki maka dengan masukan teman-teman pergerakan bisa menjadi hal yang positif bagi pemerintah daerah. Karena pembangunan itu bisa berjalan dengan dukungan partisipasi dari masyarakat.

"Tanpa ada dukungan partisipasi maka bisa jadi pembangunan yang dijalan oleh pemerintah kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat," katanya.

Untuk diketahui, diskusi tersebut dihadiri oleh pemuda-pemuda gereja di Kota Kendari serta kelompok Cipayung Plus Kota Kendari yakni GMNI, LMND, PMKRI, dan HMI. []

Berita terkait
GMKI Jangan Lagi Hanya Membahas Isu Radikalisme
Sekarang ini, GMKI harus dan sudah masuk dalam pembahasan lingkungan hidup, kemiskinan, korupsi, pembakaran hutan di Riau.
PP GMKI: Integritas Capim KPK Bebas dari Intervensi
PP GMKI mendesak DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi dalam diskusi paska presiden serahkan sepuluh calon pimpinan KPK.
GMKI Dorong Pemerintah Dialog Damai Redakan Tensi Papua
PNPS Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) untuk meredakan tensi yang menghangat setelah demonstrasi berujung kericuhan di Papua.
0
Alasan Driver Ojol Aksi Mogok Makan di Yogyakarta
Sejumlah driver ojek online (ojol) dari Go Car dan Grab Car menggelar aksi mogok makan sejak Selasa, 22 Oktober 2019.