PP GMKI: Integritas Capim KPK Bebas dari Intervensi

PP GMKI mendesak DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi dalam diskusi paska presiden serahkan sepuluh calon pimpinan KPK.
PP GMKI gelar diskusi ini dibawa tema Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK. (Foto: dok GMKI)

Jakarta - PP GMKI mendesak DPR bekerja secara independen dan bebas dari intervensi dalam diskusi paska presiden serahkan sepuluh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR di Sekretariat PP GMKI Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Rabu, 04 September 2019.

Diskusi ini mengangkat tema Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK, untuk membedakan proses seleksi capim KPK, dengan integritas tinggi dan lembaga KPK tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Baiknya penegak hukum diberdayakan di instansi, pos kusus percepatan pemberantasan korupsi.

Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan sepuluh nama CAPIM KPK yang sudah diserahkan presiden ke DPR, integritas dan independensinya masih dipersoalkan publik, karena beberapa CAPIM belum menyerahkan LHKPN. 

"Bolanya sekarang di DPR maka kami berharap komisi III dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi partai politik dalam menetukan pimpinan KPK yang berintegritas, professional,independen dan pro terhadap anti korupsi," ucapnya.

Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, beberapa literatur bahkan survey menunjuk penegak hukum masih urutan bawah, dalam hal pemberantasan korupsi. 

"Baiknya penegak hukum diberdayakan di instansi, pos kusus percepatan pemberantasan korupsi. Selain integritas, rekam jejak. orang-orang ikut seleksi yang hasilnya sudah diserahkan pansel, tidak menggambarkan masa depan cerah pemberantasan korupsi," ujar dia.

Sebaiknya, kata dia, fit and proper test yang dilakukan DPR baru, karena mereka mitra kerja mendatang dan tetap mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Pemilihan capim harus mempunyai integritas yang mumpuni, dengan beberapa indikator lainnya. Nanang mantan ketua wadah pegawai KPK mengatakan sebaiknya pimpinan KPK punya integritas, track record, asal usul yang jelas. 

Di usia ke 17 tahun wajar jika wadah pegawai KPK berbicara lantang, karena mulai dianggap genit, nakal dan mengganggu kepentingan orang yang bersinggungan atau tidak bersinggungan langsung kerja-kerja KPK. Harapannya dengan gesitnya KPK Negara kita bebas dari korupsi.

David Surya pengacara muda yang hadir sebagai satu narasumber menyatakan, KPK lembaga yang diakui tingkat kepercayaannya selama ini, hampir setiap adanya kasus OTT yang dirilis KPK praduga tak bersalah lagi hampir tidak berlaku karena kepercayaan itu. []

Berita terkait
GMKI Dorong Pemerintah Dialog Damai Redakan Tensi Papua
PNPS Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) untuk meredakan tensi yang menghangat setelah demonstrasi berujung kericuhan di Papua.
Tragedi Persekusi Mahasiswa Papua, GMKI Tunjukkan Sikap
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyatakan sikap mereka terkait tragedi persekusi Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
GMKI: Usut Tuntas Pelaku Pembakaran Polisi di Cianjur
GMKI mengecam keras tindakan para mahasiswa yang melakukan aksi brutal di Cianjur.
0
Serahkan Alat Dukung Penyandang Disabilitas, Mensos Minta Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sesama
Menteri Sosial (Mesos) Tri Rismaharini memuji konsistensi jemaat dan pimpinan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).