Jakarta - Partai Gerindra menampik adanya kesepakatan politik antara kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin jelang pengumuman hasil sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu dikatakan anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade saat diskusi Nalar Konstitusi Progresif vs Nalar Konstitusi Kalkulator di Media Center Prabowo-Sandiaga di Jakarta, pada Selasa 25 Juni 2019.
"Sampai saat ini, Gerindra tidak ada satupun kesepakatan. Itu tidak benar. Tidak ada deal-deal politik antara Prabowo dengan pihak lain. Jika ada rumor, itu tidak benar," kata Andre, dikutip dari Antara.
Rumor yang berkembang tentang adanya kesepakatan politik dikatakan Andre telah diketahui pihaknya. Terhadap isu yang menyeruak itu sekali lagi dia membantahnya.
Termasuk, kata Andre, angin segar kepada Partai Gerindra tentang jatah kursi di kabinet Jokowi periode kedua. "Deal politik tersebut termasuk adanya isu pemberian jabatan tertentu di pemerintahan," ujar dia.
Mengenai pertemuan antara calon presiden (caprse) nomor urut 01 Jokowi dan capres nomor urut 02, Andre menyebutkan belum ada rencana pasti kapan rekonsiliasi antara dua tokoh itu terjadi. Namun, Andre menegaskan bila digelar, pertemuan antara dua capres tidak akan membahas kesepakatan politik.
"Pertemuan Jokowi-Prabowo di waktu yang pas pasti akan ada, tapi bukan ajang politik transaksi," kata dia.
Seperti diketahui, Sekretaris Jendral PPP Arsul Sani sempat membuka peluang partai dari kubu oposisi masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Arsul menilai Gerindra menjadi partai yang paling dihormati. Namun, terkait kemungkinan itu, Arsul menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Gerindra.
Baca juga:
- Andi Arief Sentil PPP Soal Tawaran Menteri ke Gerindra
- Prabowo Menang, Andi Arief Sebut Demokrat Tak Punya Hak
