Jakarta - Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Hukum DPR dari Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa menanggapi sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masih bersikukuh ingin pembentukan panitia khusus (pansus) terkait korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.
Desmond beranggapan jika semua permintaan SBY diakomodir, maka negara akan hancur. Sebab, Presiden RI ke-6 itu sudah tidak lagi berkuasa.
Kalau dia tidak suka, bilang saja pencemaran nama baik. Itu urusan Jokowi dan Pak SBY.
"Memangnya SBY yang berkuasa? SBY mau happy terus ya negara ini milik dia saja. Kalau semua dipenuhi dengan selera SBY, rusak juga negara ini," katanya di Kompleks DPR RI, Senin 20 Januari 2020.
Dia menyarankan sebaiknya Ketua Umum Partai Demokrat itu menempuh jalur hukum apabila tidak suka pemerintahannya kala menjabat Presiden RI dikaitkan dengan korupsi di Jiwasraya.
Baca juga: DPR Pastikan Panja Kasus Jiwasraya Aktif Besok
"Ya urusan dia dengan Jokowi, bukan dengan kita-kita DPR dari Gerindra apalagi. Kalau dia tidak suka, bilang saja pencemaran nama baik. Itu urusan Jokowi dan Pak SBY. bukan dia masuk wilayah politik sini," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Pribadi Presiden RI ke-6, Ossy Dermawan, menyatakan SBY mempertanyakan mengapa kasus Jiwasraya ditarik ke belakang.
"Beliau tidak happy. Kok bisa kembali SBY disalahkan?" ucapnya minggu 19 Januari 2020.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menyebutkan pihaknya telah membentuk panitia kerja (Panja) pengawasan industri jasa keuangan, terutama untuk mengusut dan menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri).
"Dalam proses kerjanya, tentu akan ada sinergi lintas komisi, bersama dengan Komisi III dan VI. Komisi VI akan mengawasi Kementerian BUMN dalam penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri," kata Puteri kepada Tagar, Selasa, 21 Januari 2020.
Baca juga: Jiwasraya Rumit, Komisi XI Desak Pembentukan Pansus
Menurutnya, tugas Komisi XI adalah memantau pengembalian dana nasabah.
"Prioritas utama kami penyelamatan dana nasabah. Kerugian bersih perusahaan-perusahaan asuransi ini perlu dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi, terlebih lagi asuransi BUMN," ujar Puteri.
Ke depan, menurut politikus Partai Golkar ini, rapat gabungan akan secara intensif dilakukan untuk membahas secara komprehensif mengenai opsi penyelamatan Jiwasraya.
Rapat akan menghadirkan unsur Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, Jiwasraya, dan Asabri. []
