UNTUK INDONESIA
Garansi Bupati Bangun Pabrik Kelapa Sawit di Abdya
Bupati Abdya menjamin akhir tahun depan pabrik kelapa sawit akan mulai beroperasi. Pengalihan aset sempat bermasalah karena rekomendasi DPRA.
Pekerja mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Muara Sabak Barat, Tajungjabung Timur, Jambi, Jumat, 10 Juli 2020. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat permintaan produk sawit dunia mulai bergerak naik yang ditandai naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) pada Juli 2020 menjadi 662 dolar AS per metrik ton dibandingkan bulan sebelumnya yakni 569 dolar AS. (Foto: Antara/Wahdi Septiawan/pras)

Aceh Barat Daya - Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Akmal Ibrahim menjanjikan akan terbangun dan beroperasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru di kabupaten Abdya, walau bukan milik pemerintah.

"Tapi walau begitu banyak hambatan, sampai saya masuk penjara gara-gara PKS ini. Namun, saya jamin akhir tahun depan PKS baru akan mulai beroperasi di Abdya," ujar Akmal di Aceh Barat Daya, Minggu, 20 Juli 2020.

Sebagai bupati, saya harus cari jalan lain untuk masyarakat petani sawit Abdya.

Akmal mengatakan sikap ini akan diambilnya jika rekomendasi alih aset PKS sudah lama terbengkalai di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak juga menuai titik terang.

"Sebagai bupati, saya harus cari jalan lain untuk masyarakat petani sawit Abdya. Jadi walau nanti pabrik terbangun bukan milik pemerintah yang dapat menjamin harga sawit rakyat, namun demikian paling tidak dengan adanya PKS sudah dapat meringankan beban para petani sawit Abdya," ujarnya.

Baca juga:

Akmal menjelaskan, gedung PKS yang terbengkalai di Kecamatan Babahrot adalah milik Provinsi Aceh, sedangkan tanahnya adalah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya. Pemkab Abdya sudah sejak tiga tahun mengurus ke provinsi terkait pengalihan aset bangunan.

Bahkan, lanjut Akmal, Dinas Pertanian Provinsi Aceh sudah membentuk Tim, begitu juga Badan Keuangan propinsi. Kedua dinas ini setuju bahkan sudah merekomendasi Gubernur Aceh untuk menghibahkan gedung PKS ke Abdya dan proses itu dua tahun lalu sudah clear.

"Sesuai prosedur, gubernur kemudian mengirim surat ke DPRA, minta rekomendasi dewan dan itu sudah hampir dua tahun. Nah, di DPRA, urusan inilah sudah tertahan hampir 2 tahun," tuturnya.

Agar tak berlarut, tambah Akmal, prosesnya dibalik jika saat ini Pemkab Abdya meminta agar aset dialihkan, sekarang provinsi saja meminta maka akan disegerakan oleh Akmal seperti yang dismpaikannya dalam pertemuan dengan anggota DPRA di Abdya beberapa waktu lalu.

"Malah saya tawarkan solusi sebaliknya, bagaimana kalau provinsi saja yang minta ke saya, maka saya jamin tidak pakek lama-lama dan buat-buat alasan dalam waktu satu minggu clear (selesai), namun sampai sekarang provinsi juga tidak minta, ya sudah, saya tunggu aja," ucapnya. []

Berita terkait
Jalan Panjang Akhir Karier Karyawan BRI Abdya Aceh
Berawal Januari 2020 kalangan pengusaha dan orang berduit di Aceh Barat Daya, Aceh mulai curiga dengan RS karyawan BRI cabang Blangpidie.
Kesedihan Anak Korban Penipuan Karyawan BRI Abdya
Anak korban penipuan karyawan BRI cabang Blangpidie, Abdya, Aceh berharap uang orang tuanya dikembalikan segera.
Siswa SMP dan SMA di Abdya Mulai Masuk Sekolah
Kembali dibukannya sekolah di Aceh Barat Daya, karena daerah ini sudah ditetapkan sebagai zona hijau Covid-19.
0
Emak-emak di Sleman Selamatkan Maling HP dari Amukan Warga
Maling HP di Mlati, Sleman, beruntung diselamatkan oleh aksi emak-emak dari amukan warga. Kasus pencurian itu kini ditangani polisi.