Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan, tidak akan memberi celah kepada ASN di Pemprov Jateng, yang terpapar dengan ideologi khilafah.
Hal itu diungkapkan oleh Ganjar setelah menemukan indikasi ada salah satu ASN yang terpapar paham terlarang dan mengarah kepada gerakan radikalisme tersebut.
"Silakan baik-baik mundur saja. Di admin OPD (organisasi perangkat daerah), jejak digitalnya ada," kata Ganjar Pranowo, saat membuka Rakor Pengendalian Pelaksanaan APBD 2019, Triwulan II di Gedung B lantai 5 Sekretariat Daerah (Setda) Jateng Selasa, 23 Juli 2019.
"Sumpah janji menjadi PNS diingat lagi, kita ini memberi pelayanan kepada masyarakat. Kami menemukan jejak digitalnya, diduga terpapar radikalisme karena me-like organisasi terlarang dan khilafah," imbuh gubernur yang diusung oleh PDIP tersebut.
Kalau secara detail sudah ada, ini alert (waspada), harus menjadi perhatian
Pihaknya mengaku sangat terbuka untuk berdiskusi kepada semua kalangan ASN, jika ada yang mengaku masih meragukan ideologi yang dianut bangsa Indonesia.
Dia berharap pengelolaan pemerintahan bisa berjalan maksimal, tanpa ada paham yang bisa mengganggu tugas-tugas ASN dalam melayani masyarkat.
"Saya akan merasa bangga, jika ada rakyat yang mengatakan pelayanan pemerintahan sekarang baik," ucapnya.
Orang nomor satu di Pemprov Jateng ini mengaku khawatir, bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme justru akan terus melakukan perlawanan baik itu melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial. Jika sudah terjadi perpecahan, identitas mereka akan muncul dan untuk kembali ke pangkuan NKRI akan sulit.
"Kalau secara detail sudah ada, ini alert (waspada), harus menjadi perhatian. Menjadi ASN itu harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya," bebernya.[]
Baca juga:
- Eko Kuntadhi: Tidak Ada Rekonsiliasi Pendukung Khilafah
- Ma’ruf Amin: Khilafah Tidak Cocok di Indonesia
