UNTUK INDONESIA
Ma’ruf Amin: Khilafah Tidak Cocok di Indonesia
Paham seperti ini berbahaya karena menganggap yang lain tidak benar.
KH Ma’ruf Amin saat tiba di Po Hotel Semarang guna menghadiri acara halal bi halal dengan warga NU Jawa Tengah. (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)

Semarang – KH Ma’ruf Amin meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, warga Nahdliyin punya kewajiban menjaga Tanah Air dari gerakan ekstrem yang ingin mengubah sistem pemerintahan.

"Paham seperti ini berbahaya karena menganggap yang lain tidak benar. Akibatnya terjadi konflik. Paham NU itu paham moderat, rahmatan lil alamin, yang kita sebut ahlus sunnah wal jamaah," tutur Ma’ruf Amin di halalbihalal dengan warga Nahdliyin di Po Hotel Semarang, Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2019.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyatakan gerakan-gerakan ekstrem tersebut beberapa waktu terakhir telah terdeteksi dan bisa diantisipasi aparat TNI dan Polri.

Jika tidak ada kesamaan gerak di semua elemen bangsa, termasuk warga Nahdliyin, gerakan-gerakan ekstrim itu berpotensi untuk mengubah sistem pemerintahan.

"Warga dan ulama Nahdliyin harus melakukan upaya nyata menjaga agama dan kedaulatan negara. Dari aspek agama, jangan sampai paham-paham yang menyeleweng, intoleran, dan bersifat ego kelompok berkembang di Indonesia," tegasnya.

Satu hal yang perlu diwaspadai adalah gerakan yang ingin mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan model khilafah. Meski mengakui sistem khilafah adalah sistem pemerintahan Islami namun tidak cocok diterapkan di Indonesia.

"Ketika ditanya khilafah itu Islami itu apa tidak, saya bilang Islami. Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak? Saya bilang bukan ditolak tapi tertolak, karena menyalahi kesepakatan," beber dia.

Negara ini dibangun dengan kesepakatan melalui Pancasila. Pancasila itu titik temu. Dengan Pancasila maka terbentuklah NKRI

Bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial. Kesepakatan negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Artinya Pancasila menjadi perekat atas negara kesatuan yang telah disepakati para pendiri bangsa.

"Negara ini dibangun dengan kesepakatan melalui Pancasila. Pancasila itu titik temu. Dengan Pancasila maka terbentuklah NKRI," kata Ma'ruf Amin

Di sisi lain, dengan tertolaknya khilafah bukan berarti apa yang telah disepakati para pendiri bangsa tidak mengakomodir nilai-nilai Islam di dalamnya. Ada lima sila yang ada di Pancasila menjadi cermin atas ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Ditambahkan sistem pemerintahan khilafah pernah diterapkan pada periode awal perkembangan peradaban Islam. "Ada Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar, Usman, dan Ali," kata dia. Namun banyak juga sistem pemerintahan yang tidak khilafah yang tetap Islami.

"Selain khilafah juga banyak yang Islami," ujar dia.

Di luar Indonesia, sistem pemerintahan model kerajaan, keamiran di negara lain juga bernafaskan pemerintahan Islami.

"Makanya ada kerajaan Abbasiyah, Muawiyah. Keamiran pun Islami seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab. Republik juga Islami. Selain Indonesia, negara yang menggunakan republik ada di Mesir, Turki, Pakistan, itu Islami," beber Ma'ruf Amin.

Ma’ruf Amin juga berpesan agar warga Nahdliyin menjaga negara dari pihak-pihak yang ingin mengambil kekayaan Tanah Air secara berlebih. Jangan sampai Indonesia hanya dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

"NU harus ikut memakmurkan bangsa ini. Karenanya dengan menjalin sinergi dengan kelompok-kelompok lain, NU harus melakukan pemberdayaan ekonomi umat," tukas dia.

Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto menyebut Indonesia masuk 10 besar negara teraman di dunia. Terkait situasi Pemilu 2019 yang sempat memanas, masyarakat tidak usah khawatir lantaran Indonesia sudah punya pengalamanmenyelesaikan permasalahan maupun sengketa Pemilu.

"Perbedaan adalah rohmah jangan terlalu diperdebatkan, justru hal tersebut akan menambah kekayaan pengetahuan dan sesuai dengan asas Bhineka Tunggal Ika," katanya.

Bagi Wawan, peran ulama maupun tokoh agama lain dalam membangun keutuhan NKRI sangat lah besar. Karena mereka menjadi simpul perekat atas beragamnya keyakinan di Indonesia

"Indonesia yang susah dihilangkan itu masalah keyakinan, maka dari itu jangan memaksakan keyakinan yang belum sesuai sama dengan orang lain. Indonesia merupakan negara yang disegani oleh negara-negara lain, karena banyak ilmuan di luar negeri ternyata mayoritas penduduk asli Indonesia," tukas dia. 

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam, bahkan ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime.

"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnga negara ini," kata Menhan Ryamizard dalam sambutannya saat acara halalbihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 19 Juni 2019 dikutip dari Antara.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

"Kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujarnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan tersebut di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan.

Ia pun berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.

"Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.

"Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah," ucapnya.

Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, kata Ryamizard, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.

"Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan pancasila," ujarnya.

Ryamizard berharap agar momen halalbihalal dapat kembali mempersatukan bangsa Indonesia.

"Mari kita jaga persatuan bangsa, karena ini adalah satu tugas pokok TNI, termasuk purnawirawan. Kenapa purnawirawan juga? Karena purnawirawan ini tidak terlepas dari sumpah, tetap ada sampai mati," ucapnya.[]

Artikel lainnya:

Berita terkait
0
Ahmad Dhani Bebas, Kawan Musisi Siap Sambut
Musisi sekaligus politikus Ahmad Dhani, bakal bebas dari penjara pada tanggal 28 Desember 2019 mendatang.