Semarang - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengambil kebijakan menambah anggaran untuk mendorong geliat ekonomi masyarakat, khususnya kalangan petani dan nelayan. Di antara sektor prioritas, pertanian dan kelautan, menjadi salah satu perhatian untuk mendapat gelontoran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menyetujui Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2020. Ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD Jateng dan Gubernur Ganjar saat sidang paripurna, Senin, 31 Agustus 2020.
Dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum itu, semua anggota DPRD Jateng, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, setuju dengan KUPA-PPAS Perubahan 2020 yang diajukan Ganjar. Meski begitu, legislatif memberikan berberapa rekomendasi agar anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan baik.
Dalam rapat paripurna tersebut, diketahui ada beberapa dinas yang diusulkan mendapat tambahan anggaran belanja langsung oleh Pemprov Jateng pada APBD Perubahan 2020.
Soal kesehatan dan ekonomi mendapat perhatian Dewan.
Dinas Pertanian dan Perkebunan misalnya, mendapat tambahan anggaran Rp 5 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat tambahan Rp 850 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat tambahan Rp 5 miliar. Selain itu, ada satu lagi lembaga yang mendapat penambahan dana Rp 3,5 miliar, yakni Satpol PP.
"Ada beberapa yang ditekankan DPRD, tentunya bagaimana recovery ekonomi dilakukan dan tetap saja kami diminta mengoptimalkan pemberesan problem Covid-19. Soal kesehatan dan ekonomi mendapat perhatian Dewan," kata Ganjar.
Karena anggaran yang tidak terlalu besar, maka hanya beberapa yang mendapat prioritas. Di antaranya sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Ganjar berharap, dengan penambahan anggaran itu, para petani, peternak dan nelayan bisa dibantu dalam menghadapi kondisi saat ini.
"Sama satu lagi Satpol PP, karena dalam sebulan lebih ini kami melakukan penegakan hukum, maka dukungan DPRD terhadap kondisi Jateng dengan perubahan ini mudah-mudahan bisa optimal. Sehingga, program-program yang telah disusun bisa dilaksanakan," ucapnya.
Untuk peternak, Ganjar mengatakan akan menggunakan tambahan anggaran itu untuk pemenuhan pakan ternak. Selama ini, persoalan pakan ternak memang kerap dikeluhkan, apakah kesulitan jagung, konsentrat dan lainnya.
"Kalau ini bisa dilakukan, maka para peternak bisa dibantu agar bisnisnya tidak terganggu," jelasnya.
Baca juga:
- Alasan Petani di Sleman Tolak Kebijakan Kartu Tani
- Telkomsel Sumbang 10 Kapal Ikan ke Nelayan Pandeglang
- Mensos Harap Bansos Gairahkan Pariwisata Pulau Bali
Di sektor pertanian, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan bibit. Karena saat ini mendekati kemarau, maka program itu akan ia gencarkan. Ia juga berharap anggaran itu bisa digunakan untuk pupuk, meski harus masih menunggu pembahasan lanjutan.
"Saya juga sudah bicara dengan Pak Menteri Pertanian, pupuk kami kurang, sehingga terjadi kelangkaan di beberapa tempat, meskipun yang nonsubsidi ada. Mudah-mudahan petani mau berpindah pada organik agar mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia," ujar dia.
Untuk sektor kelautan dan perikanan, Ganjar akan mengoptimalkan tambahan anggaran itu untuk membantu bahan bakar para nelayan. Solar bagi nelayan akan dioptimalkan menggunakan anggaran itu.
"Sehingga para nelayan punya satu komponen dalam usahanya itu, dibantu oleh negara," ucap dia.
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menyatakan meski setuju, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan anggota Dewan. Seperti Pemprov Jateng diminta gencar melakukan sosialisasi dan upaya penegakan hukum untuk memutus penyebaran Covid-19, melakukan recovery ekonomi dan membuat program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Termasuk penambahan anggaran untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami memberikan rekomendasi agar anggaran digunakan untuk program pengadaan pakan ternak," kata dia. []
