Sleman - Rencana pemerintah memberlakukan Kartu Tani untuk mengakses pupuk yang bersubsidi mulai 1 September 2020, mendapatkan protes keras dari petani di Kabupaten Sleman.
Ketua Forum Petani Kalasan, Janu Riyanto, menuturkan penggunaan kartu tani yang disebut sebagai solusi bagi para petani tidak benar. Ia menyebut jika program tersebut malah justru tidak sejalan dengan program swasembada pangan.
"Di saat harga pangan di pasar sudah tidak bersahabat dengan petani karena pandemi, ini masih ditambah keruwetan pada Kartu Tani. Kalau sampai diterapkan, ini sama dengan pengkerdilkan atau mendzalimi petani," ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin, 31 Agustus 2020.
Dijelaskan Janu, distribusi pupuk nantinya dengan pembagian lahan 1 hektar mendapatkan 125 kilogram (Kg) pupuk. Jika dikalkulasikan, 1.000 meter lahan hanya akan mendapatkan 12,5 Kg pupuk.
"Jatah subsidi untuk urea itu per hektar 125 kg, berarti 1.000 meter itu hanya 12,5 Kg. Dengan 1.000 meter hanya 12,5 Kg itu apa bisa itu dari tanam sampai panen? Apa petani bisa panen sungguhan itu," jelasnya.
Katanya petani penyangga pangan Indonesia. Sekarang kami mau beli pupuk saja harus nabung dan ngantri di BRI hanya untuk 12,5 Kg per 1.000 meter.
Selain pembagian pupuk yang dibilang jauh dari kata cukup bagi petani, petani juga diharuskan menabung di Bank BRI. Setelah menabung petani baru bisa menggesekkan Kartu Tani di kios atau agen yang sudah ditunjuk sebagai distributor atau pupuk.
"Katanya petani penyangga pangan Indonesia. Sekarang kami mau beli pupuk saja harus nabung dan ngantri di BRI hanya untuk 12,5 Kg per 1.000 meter. Setelah BRI, gesek di kios yang ditunjuk," tandasnya.
Sarana Produksi (Saprodi) pertanian, ditegaskan Janu harusnya dipenuhi dan digenjot. Dengan akan dipaksakannya Kartu Tani, secara tidak langsung tumpang tindih dengan semangat swasemba pangan dari pemerintah.
"Bagaimana Kartu Tani yang pada kadaluarsa, bagaimana petani yang buta huruf, bagaimana yang aksesnya jauh ke BRI. Apa bisa BRI melayani ratusan petani di satu kecamatan? Kalau mau swasembada pangan, harusnya saprodi ini dipenuhi dan digenjot, tidak perlu berbelit-belit," tegasnya.
Janu menyarankan, Pemerintah Indonesia harusnya memberikan keleluasaan dan kemudahan petani termasuk dalam urusan pupuk. "Kalau sebelumnya pupuk yang subsidi dan tidak subsidi itu kualitasnya beda. (Untuk Kartu Tani) Pupuknya juga sudah ditentukan. Petani harusnya diberikan kemudahan terutama dalam menentukan pupuk apa saja yang akan digunakan," terangnya.
Momentum Mengubah Kebiasaan Petani Indonesia
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Dipertan) Sleman, Heru Saptono menyebut jika pelaksanaan Kartu Tani masih belum bisa dipastikan 1 September. "Memang sudah ada informasi di dunia maya yang mengatakan per 1 september akan diberlakukannya Kartu Tani. Tapi sampai hari ini saya belum informasi yang pasti," ucapnya.
Ditambahkan Heru, jumlah pupuk yang disubsidi itu sudah melalui penelitian ilmiah yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian dan Penelitian Teknologi (BPPT). Kartu Tani merupakan momentum untuk mengubah kebiasaan petani di Indonesia. Pasalnya selama ini petani masih bergantung pada penggunaan pupuk kimia.
"Ini sebenarnya momentum dengan pupuk subsidi ini, di samping menggunakan pupuk kimia juga menggunakan memanfaatkan daun-daun yang ada di rumah untuk dikembalikan ke sawah. Agar kesuburan tanah kembali tinggi," ungkapnya.
Dengan meminimalisir penggunaan pupuk kimia, diyakini tidak akan membuat rugi petani dan justru menambah kesuburan tanah. "Memang kecenderungan petani menanam padi itu pupuk kimia sampai padinya bewarna itu baru puas, padahal itu dosisnya berlebih maka itu kita lakukan edukasi ke petani dengan subtitusi ke pupuk organik," tuturnya. []
