Ganjar Pranowo Tegas PDI Perjuangan juga Anti PKI

Politikus PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan partainya termasuk dalam barisan anti PKI.
Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan tidak segan memecat kepsek di Jawa Tengah yang terindikasi anti-Pancasila, Jumat, 28 Februari 2020. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

Jakarta - Politikus PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan partainya termasuk dalam barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara, serta anti Partai Komunis Indonesia (PKI). 

"Dari video (pembakaran bendera PKI dan PDI Perjuangan) itu ada upaya menyudutkan bahwa seolah-olah PDI Perjuangan itu PKI. Maaf ya, tidak, kita orang beragama, kita juga anti dengan PKI," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 25 Juni 2020. 

Anda dapat bendera PKI dari mana? Dugaan saya mereka menyablon sendiri itu.

Oleh sebab itu dia meminta kepada kader PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan tidak terpancing, jangan terprovokasi terhadap pembakaran bendera partainya yang berlogo kepala banteng moncong putih itu.

Baca juga: Hasto Minta Pembakar Bendera Dihukum, PA 212: PDIP Lebay

"Saya orang PDI Perjuangan sudah cukup lama, saya bukan PKI, kami PDI Perjuangan. Kami juga tidak setuju PKI, itu sudah jelas. Jadi semua yang dilarang, kami tidak ada di sana. Kami ada di barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara," ujarnya. 

Menurut dia, DPP PDI Perjuangan sudah menyiapkan untuk mengambil langkah-langkah hukum dan itu merupakan cara terbaik karena partainya sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional. 

"Ingat 1996, bagaimana kita diinjak-injak enggak keruan, itu adalah perjuangan yang cukup panjang. Siapa yang menginjak-injak tidak ada yang tidak tahu, semua tahu. Kami bertahan secara konstitusional dan Bu Mega memerintahkan ambil jalur hukum, cara itulah yang akhirnya kami dipercaya," katanya. 

Baca juga: PA 212 Jawab Aksi Pembakaran Bendera PDIP di DPR

Maaf ya, tidak, kita orang beragama, kita juga anti dengan PKI.

Lantas Ganjar justru mempertanyakan massa pembakar bendera itu memperoleh bendera PKI dari mana. 

"Saya enggak tahu dapat benderanya PKI dari mana, pasti bendera PKI itu diproduksi. Menurut saya, penegak hukum ambil saja siapa yang membakar, Anda dapat bendera PKI dari mana? Dugaan saya mereka menyablon sendiri itu," ujarnya.

Sebelumnya, beredar video yang menampilkan aksi pembakaran bendera PDIP viral di media sosial, yang dilakukan sekelompok massa penolak RUU HIP di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 24 Juni 2020.

Menyikap hal tersebut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya merupakan partai militan yang memiliki kekuatan hingga ke akar rumput. Dirinya mengklaim kekuatan itu didedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Hasto melanjutkan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan yang dianggapnya sebagai sebuah aksi provokasi untuk mengadu domba rakyat. Untuk itu pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait insiden pembakaran bendera PDIP.

"Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI saat itu, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," kata Hasto Kristiyanto.

Namun, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menganggap reaksi Hasto terlalu berlebihan alias lebay. Menurut dia, hal yang menyangkut prinsipiel adalah ketika Pancasila hendak diganti menjadi ekasila.

"Lebay lah itu karena bukan prinsip. Pernah beberapa waktu lalu malah bendera tauhid dibakar oleh oknum ormas, padahal itu sudah jelas penghinaan terhadap agama," kata Novel Bamukmin kepada Tagar, Kamis, 25 Juni 2020. []

Berita terkait
Bendera PDIP Dibakar, Hasto Kristiyanto Bereaksi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons aksi pembakaran bendera partainya yang dilakukan sejumlah oknum demonstrans penolak RUU HIP di Jakarta.
FPI Akan Terus Demo Jika Pemerintah Setujui RUU HIP
Pemerintah Presiden Joko Widodo dan DPR disarankan tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP agar FPI dan PA 212 berhenti demonstrasi.
Hasil Pertemuan DPR dengan FPI soal Penyetopan RUU HIP
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyampaikan 3 komitmen dan janji DPR usai bertemu perwakilan penyetopan RUU HIP dari FPI, PA 212, dan GNPF-Ulama.