Bendera PDIP Dibakar, Hasto Kristiyanto Bereaksi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons aksi pembakaran bendera partainya yang dilakukan sejumlah oknum demonstrans penolak RUU HIP di Jakarta.
Logo PDIP (Dok Tagar)

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons aksi pembakaran bendera partainya yang dilakukan sejumlah oknum demonstrans penolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, pegiat media sosial pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ulin Ni'am Yusron mengunggah video pembakaran bendera PDIP yang dilakukan beberapa peserta aksi unjuk rasa penolakan RUU HIP yang diinisiasi Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Rabu siang, 24 Juni 2020.

"Membakar bendera PDI Perjuangan bukankah sudah pidana?," tulis Ulin dalam akun Twitternya @ulinyusron seperti dikutip Tagar, Rabu, 24 Juni 2020.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan merupakan partai militan yang memiliki kekuatan hingga ke akar rumput. Dia mengklaim kekuatan itu dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Hasto melanjutkan pihaknya sangat menyesalkan tindakan yang dianggapnya sebagai sebuah aksi provokasi untuk mengadu domba rakyat itu. Kendati demikian, dia menyebut PDIP tetap percaya rakyat takkan mudah diprovokasi.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Juni 2020 malam.

Dia juga mengatakan pihaknya konsisten dengan sikap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sedang berkonsentrasi melawan wabah Covid-19. Maka, kata Hasto, seluruh kekuatan partai saat ini fokus dalam upaya membantu rakyat melawan pandemi tersebut.

"Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD kabupaten/kota, 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1,43 juta pengurus partai, semua wajib menyatu dengan rakyat, dan memerangi Covid-19 adalah prioritas kita bersama," ucap Hasto.

Selanjutnya, Hasto mengatakan pihaknya akan menempuh jalan hukum terkait insiden pembakaran bendera PDIP. "Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI saat itu, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," katanya.

Adapun ihwal pembahasan RUU HIP, Hasto menyebut sikap PDIP sedari awal akan mendengarkan aspirasi yang ada dengan mengedepankan ruang-ruang dialog.

Baca juga: Aksi PA 212 - FPI di DPR Titik Baru Penularan Corona

"Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan serta memerhatikan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," tutur dia. 

Berita terkait
Situs DPR RI Diretas Kelompok Anti RUU HIP
Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diretas oleh pihak tak dikenal setelah aksi demonstrasi kelompok anti RUU HIP.
Hasil Pertemuan DPR dengan FPI soal Penyetopan RUU HIP
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyampaikan 3 komitmen dan janji DPR usai bertemu perwakilan penyetopan RUU HIP dari FPI, PA 212, dan GNPF-Ulama.
Alasan SBY Ogah Tanggapi Polemik RUU HIP
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku enggan menanggapi polemik RUU HIP.
0
Darmizal: Abdee Slank, Jati Diri Milenial yang Berpotensi
Ketua Umum Relawan Jokowi HM Darmizal MS mengatakan Abdee Slank merupakan jati diri milenila yang memiliki potensi untuk mengambagkan Telkom.