Ganjar: Jateng Belum PSBB seperti DKI Jakarta

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pilih gencarkan penegakan hukum dan tes massal ketimbang PSBB seperti DKI Jakarta
Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan Jawa Tengah belum akan mengambil langkah PSBB seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

Wonosobo - Provinsi DKI Jakarta memutuskan memberlakukan lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai pekan depan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) belum ada rencana untuk mengikuti kebijakan yang diambil Gubernur Anies Baswedan tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan belum akan mengambil langkah PSBB. Malah yang didorong saat ini adalah penegakan hukum dan sosialisasi agar masyarakat lebih tertib menaati protokol kesehatan.

"Belum, kami belum berencana mengambil Pembatasan Sosial Berskala Besar," kata Ganjar ditemui saat kunjungan kerja di Wonosobo, Kamis, 10 September 2020. 

Maka, penegakan hukum inilah yang kami minta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami.

Menurut Ganjar, saat ini Pemprov Jateng dan pemerintah daerah tengah getol untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar tertib protokol kesehatan. Agar efektif, edukasi ini juga diberi dengan upaya penegakan hukum.

"Kami butuh dukungan dari masyarakat untuk itu. Makanya, penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," ujar dia. 

Penegakan hukum sangat penting dilakukan untuk mendorong sosialisasi lebih mengena. Gerakan penegakan hukum dilakukan secara masif, terlebih di daerah yang masuk zona merah covid. 

"Daerah Jawa Tengah yang sekarang zona merah Kota Semarang. Yang lain masih bisa kami kendalikan, tapi tidak boleh abai karena semua harus disiplin. Maka, penegakan hukum inilah yang kami minta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami," tuturnya.

Langkah lain mengindari PSBB saat ini juga diikuti dengan upaya tes massal di seluruh kabupaten kota se-Jateng. Lewat cara ini maka jumlah kasus positif akan semakin terdata, termasuk pola penyebarannya, sehingga penanganan bisa dipercepat.

"Beberapa kabupaten kota di Jateng baru mulai aktif, yang sebelumnya ada juga diam saja. Kalau diam saja, ya pasti hijau lha wong tidak dites. Makanya sekarang kabupaten kota ditarget untuk menggelar tes massal. Saya minta dipenuhi target itu, jangan takut jumlahnya naik, jangan takut citranya jelek karena itu," ucap gubernur khas rambut putih ini. 

Baca lainnya: 

Justru, lanjut Ganjar, dengan semakin banyak kasus positif yang diketahui, akan mempermudah penanganan sehingga dipastikan kasus covid di Jawa Tengah akan turun di masa mendatang.

"Saat tes massal dilakukan, dapat diketahui berapa jumlah penduduk yang dites, lalu apakah bisa dikatakan sudah representatif atau belum. Jadi nanti ketahuan, apakah bisa dikategorikan terkendali atau belum. Kan nanti grafiknya akan kelihatan," kata dia.

Hingga saat ini, Ganjar menyatakan belum akan mengambil tindakan ekstrim untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah. "Tapi kalau ini meningkat terus karena ketidakdisiplinan, maka bisa saja kami mengambil tindakan yang lebih dari itu," ujarnya. []

Berita terkait
Sanksi Masuk Kamar Jenazah, Kudus Ikut Arahan Ganjar
Kudus tidak jadi menerapkan sanksi masuk kamar jenazah bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal ini sesuai arahan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Kata Ganjar soal Sanksi Masuk Kamar Jenazah di Kudus
Ganjar Pranowo mengatakan rencana sanksi masuk kamar jenazah bagi pelanggar protokol kesehatan di Kudus bisa memunculkan kasus Covid-19 baru.
Cegah Munculnya Klaster Pilkada, Ganjar Warning KPU
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo megingatkan KPU untuk lebih berhati-hati dengan potensi munculnya klaster baru pilkada.