Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana mengirim bantuan kepada warganya yang terkurung di Jakarta akibat kebijakan larangan mudik. Tindakan Ganjar setelah janji bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI untuk warga Jateng di Ibu Kota tak kunjung datang.
"Karena data penerima bansos akibat Covid-19 di DKI Jakarta amburadul, maka Ganjar sebagai gubernur Jateng khawatir warganya kelaparan, karena mereka dilarang pulang kampung," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada Tagar, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
Ganjar mengaku telah mempersiapkan anggaran untuk membantu warganya yang merantau di Jakarta. Bukan hanya Jakarta, Ganjar menyebut akan membantu warganya yang juga berada di daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.
Jumlah penerima mencapai 26 ribu orang setelah melalui tahap verifikasi. Bantuan berupa sembako ini akan dikirim melalui PT Pos Indonesia.
"Saya minta cepat, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dikirim ke sana," kata Gubernur yang juga politisi PDIP ini, Senin, 11 Mei 2020.
Baca juga:
- Ridwan Kamil: Data Bansos Pusat dan Daerah Tak Sama
- Data 1,2 Juta KK Penerima Bansos Uang Pusat di Pemda
- Ancaman Mentah Anies ke Warga Nekat Nongkrong saat PSBB
Meski demikian Ganjar belum pernah menyebut alasan pengiriman lantaran bansos di Jakarta bermasalah. Ia hanya mengatakan, Pemprov Jawa Tengah ingin mengkoordinir pihak-pihak di wilayahnya yang ingin mengirimkan bantuan ke Jakarta.
"Bupati Batang juga menyampaikan sudah mengirim, lalu ada alumni SMAN 1 Tegal yang mengirimkan bantuan serupa. Memang ini sporadis, maka kami minta dijadikan satu agar bisa tepat sasaran," ujarnya.
Gembong Warsono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya instropeksi diri dengan adanya aliran bantuan ke Jakarta ini. Ini cermin Jakarta belum mampu menyalurkan bantuan dengan terukur dan merata.
"Seharusnya Pak Anies malu, sampai ada gubernur lain yang mengirim bantuan sembako," kata Gembong.
Penyaluran bansos di Jakarta tengah menjadi sorotan publik selama Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Selain masalah anggaran yang dianggap tidak mencukupi, data penerima dilaporkan banyak yang tidak akurat.