UNTUK INDONESIA
Data 1,2 Juta KK Penerima Bansos Uang Pusat di Pemda
Mensos Juliari P Batubara meminta pemda menyerahkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 1,2 juta kartu keluarga (KK).
Ilustrasi Uang. (Foto: Ilustrasi)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta pemerintah daerah (Pemda) secepatnya memberikan data penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Menurutnya, data penerima BST sebanyak 1,2 juta kartu keluarga (KK) dari total target 9 juta KK masih di Pemda.

Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri.

"Dari target 9 juta KK, hari ini kami belum mendapat 100 persen. Data baru yang kami terima ada 7,8 juta KK. Masih ada daerah yang belum mengirimkan data. Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta KK," kata Juliari melalui keterangan tertulisnya, Jumat 8 Mei 2020.

Kelengkapan data tersebut terkait dengan upaya mengejar tenggat distribusi bansos tunai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. "Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri," ujarnya.

Baca juga:

Juliari mengatakan, terkait data penerima bansos, tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Salah satu alasannya karena daerah yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kemensos sudah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan data.

Sebelum distribusi bantuan dilakukan, Mensos Juliari sudah menggelar pertemuan melalui video konferensi dengan pimpinan daerah, baik itu gubernur, wali kota, dan juga bupati secara maraton selama dua hari. Melalui komunikasi tersebut, Kemensos pada intinya memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengusulkan penerima bantuan sosial.

Pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos.

"Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak 'mengunci' daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah," kata dia.

BST dari pemerintah pusat nilainya sebesar Rp 600.000, diberikan setiap bulannya dan akan berlangsung selama tiga bulan. Penyalurannya BST melalui Kemensos, Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Data Juliari menyebutkan BST saat ini telah menjangkau 1,8 juta KK. Pada Sabtu 9 Mei 2020, total distribusi BST ditargetkan 2,6 juta KK.

Berita terkait
Soal Sistem Bansos, PSI Puji Bekasi Daripada Jakarta
Anggota‌ ‌Fraksi‌ ‌PSI DPRD DKI‌ ‌memuji langkah Pemkot Bekasi daripada Pemrov DKI Jakarta soal sistem bansos Covid-19.
Anies Didesak Alihkan Rp 560 M Formula E untuk Covid-19
Gubernur DKI Anies Baswedan didesak menarik uang muka penyelenggaraan Formula E Rp 560 miliar kemudian dialihkan untuk lawan Covid-19.
Ancaman Mentah Anies ke Warga Nekat Nongkrong saat PSBB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai mengeluarkan ancaman mentah ke warganya yang nekat nongkrong selama masa PSBB.
0
Aplikasi WhatsApp Resmi Luncurkan Fitur Belanja
Aplikasi WhatsApp resmi meluncurkan fitur belanja bagi pengguna di Indonesia yang kini bisa dinikmati lewat update terbaru.