Bandung - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Ridwan Solichin mengkritisi perihal alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di APBD Perubahan 2020, yang ternyata lebih banyak dialokasikan untuk bantuan keuangan (Bankeu) kabupaten dan kota dibandingkan untuk program pemulihan ekonomi jangka pendek atau program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau melihat data di APBD Perubahan 2020 ini justru lebih banyak digunakan untuk bantuan keuangan kabupaten dan kota (Bankeu) bukan untuk digunakan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, yang pinjam itu Pemerintah Daerah Provinsi Jabar kenapa tidak dimanfaatkan oleh kita (Pemerintah Daerah Provinsi Jabar). Kita yang pinjam kok,” keluhnya kepada Tagar di Bandung pada Jumat, 11 Desember 2020.
guna mendukung penanganan Covid-19. Seperti membeli alat Polymerase Chain Reaction (PCR) yang katanya dikeluhkan kurang mulai menipis atau dialokasikan untuk anggaran membantu UMKM.Seharusnya dana PEN tersebut salah satunya untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat guna mendukung penanganan Covid-19. Seperti membeli alat Polymerase Chain Reaction (PCR) yang katanya dikeluhkan kurang mulai menipis atau dialokasikan untuk anggaran membantu UMKM.
“Memang Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tidak butuh? Bantuan untuk UMKM di Jabar bagaimana? Namanya juga PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) seharusnya untuk program yang bisa menggerakan ekonomi masyarakat. Kenapa harus dibagi-bagi (untuk bantuan keuangan) kabupaten kota,” tanya dia.
Baca juga:
- DPRD Jabar Dorong Program Sosial dalam Proyek Retensi Andir
- Pengangguran Naik, DPRD Jabar Imbau Stop PHK
Menurut Ridwan Solichin, dana PEN yang dipinjam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebesar Rp4 triliun. Dana PEN tersebut dibagi dua yakni, tahap satu Rp1,8 triliun masuk APBD-P 2020 dan sisanya Rp2,2 triliun di APBD 2021 murni.
Dana PEN di APBD-P 2020 ternyata lebih banyak untuk bantuan keuangan kabupaten dan kota. Salah satunya bantuan keuangan untuk Kabupaten Sumedang mencapai Rp38 miliar belum kabupaten dan kota lainnya.
“Bantuan Keuangan Pemprov Jabar untuk Kabupaten Sumedang dari dana PEN ini pun ternyata tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo (yang meminta untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan untuk pembiayaan program berdampak langsung terhadap masyarakat). PEN untuk Bankeu Kab Sumedang justru untuk infrastruktur yang tidak penting seperti pembangunan alun-alun ,” kata dia. [PEN]