Forum Guru Besar ITB Diminta Tak Ambil Keputusan Sepihak

FD SBM ITB meminta Forum Guru Besar (FGB) ITB tidak bersikap sepihak dalam menanggapi konflik yang terjadi antara FD SBM ITB dan Rektorat ITB.
Situasi Forum Guru Besar ITB telah menggelar rapat pleno, Selasa, 15 Maret 2022. (Foto: Tagar/Dok ITB)

Jakarta - Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (FD SBM ITB) meminta Forum Guru Besar (FGB) ITB tidak bersikap sepihak dalam menanggapi konflik yang terjadi antara FD SBM ITB dan Rektorat ITB.

Hal ini disampaikan menangapi pernyataan Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (FGB ITB) Freddy Permana Zen yang mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pimpinan ITB, dalam berita, Forum Guru Besar ITB Dukung Rektorat Jalankan Statuta ITB.

Sebelumnya, pada Selasa, 15 Maret 2022. Forum Guru Besar ITB telah menggelar rapat pleno dan menyatakan bahwa tindakan FD SBM ITB tidak terpuji dan menurunkan harkat martabat institusi. Oleh karena itu, FGB ITB mengusulkan perlunya tindakan disipliner kepada para dosen yang sudah melakukan tindakan tidak terpuji dan menurunkan harkat martabat institusi.

Dosen SBM ITB yang juga Koordinator FD SBM ITB Jann Hidajat menilai, para guru besar telah mengambil keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada FD SBM ITB untuk memberikan klarifikasi pada rapat pleno FGB ITB.


Kalau proses tuntutan kami ada yang dinilai salah, tentu kami akan meminta maaf namun kami juga menuntut agar FGB mampu berperan untuk menyelesaikan masalah, tidak berdebat untuk membahas rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB.


Proses pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan persepsi yang bersumber dari pemberitaan media. Oleh karena itu, FD SBM ITB menilai, tidak ada azas keadilan dalam proses pengambilan keputusan oleh FGB ITB.

Sikap para guru besar ITB juga dinilai tidak melihat akar masalah yang menyebabkan tindakan rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB. 

Menurut Jann, tindakan rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB disebabkan oleh penghapusan kewenangan swakelola penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Rektorat ITB. 

FD SBM ITB ingin memperjuangkan keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan menjalankan proses operasional sesuai RKA masing-masing fakultas dan sekolah.

"Kalau proses tuntutan kami ada yang dinilai salah, tentu kami akan meminta maaf. Namun, kami juga menuntut agar FGB mampu berperan untuk menyelesaikan masalah, tidak berdebat untuk membahas rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB," kata Jann, Kamis, 17 Maret 2022.

Dengan pencabutan wewenang swakelola, lanjut Jann, FD SBM ITB dipaksa oleh Rektor untuk menurunkan kualitas dan produktivitas layanan akademik dari standar internasional yang ditetapkan oleh AACSB. Sumber daya pendukung layanan akademik SBM pun menjadi berkurang.

Tindakan rasionalisasi layanan yang dilakukan FD SBM ITB terjadi akibat dicabutnya kewenangan swakelola serta diberlakukannya proses pengambilan keputusan yang hirarkikal. 

Hal ini diyakini akan menyulitkan SBM ITB dalam mempertahankan akreditasi AACSB serta merugikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah.

FD SBM ITB sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut sejak November 2021, namun tidak ada satupun dari 3 pilar ITB yang mampu memahami dan berempati akan permasalahan SBM. 

Keluhan FD SBM ITB kerap dibelokkan ke isu tentang uang dan SBM yang mementingkan diri sendiri. Bahkan istilah SBM mau bikin negara dalam negara ITB, sering dicitrakan.

Pada Senin, 14 Maret 2022. FD SBM ITB dan Rektorat ITB telah duduk bersama menemukan dan FD SBM ITB telah mengajukan draf penyesuaian Peraturan Rektor baru. Kemudian, pada Selasa, 15 Maret 202. 

FD SBM ITB sudah kirim surat usulan 5 orang anggota tim negosiasi dari SBM. Namun sampai hari ini surat usulan tersebut ini belum dibalas oleh Rektor ITB.

Jaga suasana

Selain memutuskan untuk memberikan sanksi disipliner, dalam rapat pleno, FGB ITB juga menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Pimpinan ITB (Rektor, MWA dan SA ITB) untuk menyelesaikan permasalahan SBM dengan penuh kearifan dan berkeadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ITB. 

FGB ITB sepenuhnya mendukung kebijakan Rektor yang sesuai dengan Statuta ITB dan peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk rencana pengembangannya.

FGB ITB mengajak semua dosen SBM ITB untuk tetap menjalankan kewajiban dalam melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengedepankan kepentingan mahasiswa dan institusi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ITB.

FGB ITB memandang permasalahan antara FD SBM ITB dan ITB merupakan suatu permasalahan internal ITB dan yakin dapat diselesaikan secara internal dengan baik dan kekeluargaan. 

FGB ITB mengajak seluruh masyarakat ITB untuk terus membina dan menjaga suasana akademik yang kondusif serta memberikan dukungan moril kepada Pimpinan ITB untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. []

Berita terkait
FD SBM ITB dan Rektor ITB Sepakat Negosiasi
Konflik antara Forum Dosen (FD) Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB dan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah memasuki babak baru. Simak ulasannya.
Sepakat! Kelompok Dosen SBM ITB Tidak Akan Melakukan Mogok Mengajar
Pimpinan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menyelenggarakan pertemuan dengan Dosen dan Purnabakti Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM ITB)
Rektor ITB Pernah Nyatakan Setuju Otonomi Bagi SBM ITB Saat Kampanye
Salah satu Pendiri SBM ITB meminta Rektor mengingat kembali pernyataannya yang menyetujui otonomi bagi sekolah bisnis dan manajemen SBM ITB.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.