Jakarta - Mencuatnya isu penundaan pemilu pada 2024 mendatang yang digagas oleh sejumlah elite politik, mengundang berang sebagian besar masyarakat Indonesia, karena pernyataan tersebut dianggap mencederai konstitusi serta demokrasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menegaskan bahwa pernyataan tersebut secara tidak langsung dapat menjatuhkan Jokowi karena dianggap tidak bisa menangani dampak ekonomi yang terjadi karena Pandemi Covid 19 dengan baik.
“Siapapun orang disekitar Presiden Jokowi yang mendorong penundaan pemilu 2024 adalah pengkhianat demokrasi dan mengkhianati reformasi 98. Selain itu sepertinya ingin menjerumuskan Presiden Jokowi karena akan bisa membuat keadaan tidak membaik seperti alasan yang dilontarkan oleh Ketum PKB dan Golkar," kata Fernando, Sabtu, 5 Maret 2022.
Dia menjelaskan, isu penundaan pemilu yang sempat redup, Januari lalu kembali disinggung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan disusul oleh pernyataan oleh ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
Bahkan, kata dia, sempat beredar bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengkoordinir usulan tersebut.
“Saya juga tidak yakin kalau LBP yang mengkoordinir tentang usulan penundaan pemilu. Bisa saja dimunculkan nama LBP hanya untuk memecah belah antara LBP dan Jokowi karena LBP dianggap begitu dekat dengan Jokowi. Justru yang harus ditanyakan apa motivasi dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Kalau mereka tidak siap mengikuti pemilu 2024, sebaiknya mundur saja dari posisi Ketum partai," katanya.
Ditegaskan Fernando bahwa para elite parpol yang mengusungkan usulan penundaan pemilu memiliki catatan kasus yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Apalagi berdasarkan catatan kasus yang ditangani KPK ketiganya pernah disebut-sebut. Misalnya Muhaimin Iskandar dengan kasus yang dikenal kardus durian. Airlangga Hartarto disebut dalam persidangan kasus suap pembangunan PLTU Riau-1," katanya.
"Begitupula dengan Zulkifli Hasan terseret dalam kasus suap alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Provinsi Riau pada 2014. Untuk membuktikan kepada publik bahwa keinginan untuk menunda pemilu 2024 bukan dari Jokowi, sebaiknya PKB, Golkar dan PAN dikeluarkan dari koalisi pemerintahan dan segera copot para menterinya," sambungnya.[]
(Agung Bukit)
