Bahasan Presiden Jokowi Tentang Natuna di Paripurna

Presiden Jokowi menggelar Paripurna pertama di tahun 2020, ia langsung membahas tentang Natuna.
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan perdagangan saham tahun 2020 di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 2 Januari 2019. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet Paripurna pertama di tahun 2020, kali ini membahas tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020.

Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik.

Jokowi mengatakan jajaran kementerian lembaga untuk mempercepat akselerasi belanja pemerintah, terutama pos belanja modal. Menurut dia, harga gas mahal disebabkan karena beberapa faktor.

"Sekali lagi agar belanjanya dipercepat ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Diingatkan ke semua eselon I,II, III dan IV hal hal berkaitan dengan mungkin jobdesk dan lain-lain agar segera diselesaikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Selain itu, lanjut Jokowi, konflik Natuna merupakan persoalan yang belakangan disoroti banyak pihak, terutama ketegasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ucap Jokowi.

Sidang paripurna juga dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam sidang kabinet paripurna hadir juga para Menteri dan pemimpin lembaga dari Kabinet Indonesia Maju. []

Berita terkait
4 Poin Damai Menhan Prabowo Soal Natuna
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah menyampaikan 4 poin damai Menhan yang disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak.
Jokowi Minta Polemik Natuna Diselesaikan Tegas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta polemik pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh China diselesaikan tegas.
Utang China Biang Kerok Jokowi Lembek Soal Natuna?
Utang Indonesia kepada China merembet kepada ketidaktegasan sikap Pemerintah Jokowi terhadap klaim perairan Natuna.