Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menetapkan lokasi sodetan kali Ciliwung. Pasalnya, sodetan mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT) dinilai mampu mengurangi beban banjir di ibu kota.
Politikus Partai NasDem M Farhan mengatakan untuk mengatasi persoalan banjir yang saat ini melanda DKI Jakarta dan sekitarnya, tidak bisa menunggu sodetan BKT selesai.
Baca juga: Banjir Jabodetabek, NasDem: Kepala Daerah Sok Pintar
Setop saling menyalahkan, dan mulailah membangun solusi. Banjir (Jakarta) tidak akan berhenti karena keajaiban atau fenomena alam ajaib.
"Banjir yang sekarang enggak bisa menunggu. Menanyakan penyelesaian sodetan Ciliwung itu adalah narasi yang seakan bilang bahwa banjir kali ini disebabkan oleh 'pihak tertentu' yang tidak menyelesaikan tugas sodetan tersebut," katanya saat dihubungi Tagar di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
Anggota Komisi I DPR ini menekankan permasalahan banjir Jakarta yang terus menerus berulang, tidak akan dapat terselesaikan apabila hanya saling menyalahkan saja.
Lantas, dia menegaskan banjir tidak akan selesai kalau hanya menanti keajaiban dari alam.
"Setop saling menyalahkan, dan mulailah membangun solusi. Banjir (Jakarta) tidak akan berhenti karena keajaiban atau fenomena alam ajaib. Tapi oleh upaya membangun solusi yang bertahap dan sistematis," ujarnya.
Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Anies Baswedan Bebal Sok Pintar
Pembawa acara kondang itu menilai banjir merupakan suatu keniscayaan. Sebab, sebagai komunitas besar, masyarakat sudah gagal menjaga cara yang bijak untuk hidup berdampingan dengan aliran air di area geografis.
Selanjutnya, dia menyoroti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang gagal melakukan komunikasi dan penanganan banjir tatkala cuaca ekstrem melanda ibu kota.
"Yang kedua, Pemerintah DKI selama dua tahun terakhir gagal mengkomunikasikan kontingensi plan penanganan banjir kota jika terjadi cuaca ekstrem," kata Farhan.
Kemudian, penanggulangan darurat juga dibutuhkan untuk mengatasi persoalan yang ada. Hal itu dikarenakan cuaca saat ini tidak dapat diprediksi.
"Saat ini dibutuhkan program penanggulangan sangat darurat sebelum terjadi lagi banjir besar di tengah musim hujan ekstrem. Dan yang terakhir adalah, perlu kerjasama erat Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR agar bisa lintas wilayah," ucap M Farhan. []