Banda Aceh - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbupar) Provinsi Aceh merealokasi (refocussing) dana sebesar Rp 61 miliar lebih untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
Kepala Disbudpar Aceh, Jamaluddin mengatakan, anggaran sebesar Rp 61 miliar lebih itu diperuntukkan guna membantu penanganan virus corona di Aceh. Dana tersebut selanjutnya dikelola oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh.
"Kita sudah memangkas 61 miliar lebih anggaran Disbudpar untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh. Sehingga, sejumlah event yang sudah kita rencanakan juga sudah kita batalkan," kata Jamaluddin dalam keterangannya yang diterima Tagar, Sabtu, 18 April 2020.
Seperti yang disampaikan sebelumnya, Disbudpar Aceh telah menunda sejumlah kegiatan wisata yang telah direncanakan dan sudah di Soft Launching Calendar of Event sepanjang tahun 2020.
Namun, akibat terjadi penyebaran virus corona, maka sesuai instruksi Plt Gubernur Aceh, pihaknya menunda sejumlah event yang sudah direncanakan tersebut. Dan sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Kita sudah memangkas 61 miliar lebih anggaran Disbudpar untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh. Sehingga, sejumlah event yang sudah kita rencanakan juga sudah kita batalkan.
"Pengalihan khusus untuk 3 hal utama yakni seperti untuk kesehatan, social safety net (pengaman sosial) dan perekonomian di Pemerintah Aceh," kata Jamaluddin, Sabtu, 18 April 2020.
Dalam kesempatan ini, Jamaluddin juga menyampaikan, pihaknya ikut terlibat dalam penanganan gugus tugas Covid-19, salah satu tugasnya adalah pendataan untuk dimasukkan dalam program Social Safety Net kedepannya.
"Kita terlibat dalam penanganan gugus tugas Covid-19. Kami juga terlibat. Salah satu tugas kita adalah menyiapkan data-data yang berdampak terhadap Covid-19 untuk kita serahkan kepada Pemerintah Aceh," tutur Jamaluddin.
Untuk diketahui, Pemerintah Aceh saat ini sedang melakukan penyisiran anggaran sebesar Rp 1 triliun lebih dalam Anggaran Pendataan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menindaklanhuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah. Terutama untuk merealokasi dan merefocusing APBA.
Pemerintah pusat, dengan Perpres 54 tahun 2020, tentang perubahan postur dan rincinan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2020, telah memangkas transfer dana otonomi khusus Aceh (DOKA) sekitar Rp 819 miliar.
Karena itu, anggaran Rp 1 triliun melalui revisi APBA 2020 tersebut dapat terkonsentrasi sepenuhnya terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19. Baik itu dari sisi infrastruktur kesehatan, berupa alat-alat medis, hingga insentif paramedis. []
