Jakarta - Beberapa wilayah di Pulau Jawa tampaknya tengah menjadi perhatian serius masyarakat, khususnya pasca terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai adanya liburan Hari Raya Idulfitri 1442 H. Beberapa wilayah bahkan sampai ditetapkan sebagai zona merah.
Melihat hal itu, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menilai bahwa peran pemerintah pusat sangat penting. Karena yang memegang komando penanggulangan Covid-19 adalah pemerintah pusat dengan seluruh instrumen yang dimilikinya.
“Yang pegang rem itu sekarang pusat,” kata Pandu kepada wartawan, Jumat, 27 Juni 2021.
Pemerintah pusat perlu segera memutuskan wilayah mana saja yang perlu diketatkan aktivitas penduduk.
Ia khawatir jika pemerintah pusat tidak cepat mengambil sikap tegas, gejolak Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia akan sulit ditanggulangi. Apalagi saat ini masih banyak perkantoran yang belum diterapkan Work From Home (WFH) termasuk kegiatan pendidikan seperti TNI dan Polri yang saat ini berlangsung.
Memang dari regulasi yang ada, tidak ada istilah lockdown di dalam upaya penanggulangan kesehatan di Indonesia, melainkan diksinya adalah karantina wilayah.
Akan tetapi, Pandu pun berharap betul agar pemerintah serius dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Seperti memberlakukan pendidikan jarak jauh, kegiatan perkantoran jarah jauh serta berbagai kebijakan yang bisa membatasi kegiatan publik dalam bentuk apapun.
“Pemerintah pusat perlu segera memutuskan wilayah mana saja yang perlu diketatkan aktivitas penduduk, terutama yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Pembatasan ini tidak hanya sekedar bagi mereka yang memang orang asli daerah maupun ekspatriat, akan tetapi termasuk melarang masyarakat keluar masuk melintasi zonasi Covid-19 yang dimaksud.
“Ya, dibatasi benar,” katanya. []
Baca Juga: Libur Panjang, Epidemolog Minta Pemprov Sumbar Kontrol Warga
