Empat Arahan Jokowi Untuk Tingkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana

Presiden Jokowi membuka Rakornas BMKG dengan menyampaikan empat arahan untuk tingkatkan ketangguhan hadapi bencana
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rakorbangnas BMKG Tahun 2021 secara virtual, Jakarta, 29 Juli 2021 (Sumber: Tangkapan Layar YouTube BMKG)

Jakarta – Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi. Frekuensi, durasi, dan intensitas kejadian bencana tersebut meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam waktu bersamaan dapat terjadi multi bencana. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021, secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, 29 Juli 2021.

“Dengan tantangan yang semakin meningkat, maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda,” ujar Presiden.

Presiden mencontohkan, kejadian bencana gempa bumi pada kurun waktu tahun 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.

Dwikorita KarnawatiKepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (Foto: Tagar/BMKG)

“Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi, dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981-2020, cenderung semakin cepat, dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode 1950-1980, yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan,” kata Presiden.

Untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana tersebut, dalam Rakorbangnas Presiden Joko Widodo menekankan empat hal.

Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” ujar Jokowi.

Kedua, peringatan BMKG harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara, harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.

Kebijakan nasional dan daerah juga harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Untuk itu, Presiden meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.

“BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan,” kata Jokowi.

Ketiga, pentingnya peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi secara terus menerus.

“Harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” ujarnya.

Terakhir, perlu adanya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana.

“Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat, manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana,” kata Presiden.

Cuaca BurukPetugas BMKG Wilayah Makassar memantau kondisi cuaca di wilayah Sulsel, Selasa 23 Februari 2021. (Foto: Tagar/Ist)

Ditambahkan Presiden, masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber-sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak pada kabar dan berita-berita bohong.

Lebh lanjut Presiden Jokowi mengatakan, “Saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana.”

Acara Rakorbangnas ini dilaksanakan bertempat dengan Peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (HMKG) ke-74 yang mengusung tema “Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”. Melalui tema tersebut, BMKG berharap dapat terus berinovasi dengan lompatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan memaksimalkan Info BMKG.

Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh 2.000 peserta. Turut hadir antara lain pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Tanah Air (TGH/UN)/setkab.go.id. []

Berita terkait
BMKG Tingkatkan Super Komputer dengan Teknologi HPC
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan akan meningkatkan super komputer yang ada dengan teknologi HPC guna memperkuat sistem peringatan dini.
BMKG Jelaskan Dampak Bibit Siklon Tropis 922 di NTT
BMKG mendeteksi adanya Bibit Siklon Tropis 99S yang mulai terbentuk di sekitar Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur, sejak Jumat, 2 April 2021 kemarin.
BMKG Sampaikan Data Perkiraan Hilal Penentu Ramadan 2021
BMKG merilis data perkiraan hilal saat Matahari terbenam, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 M sebagai penentu awal bulan Ramadan 1442 H.
0
Elon Musk Sebut Pabrik Mobil Baru Tesla Rugi Miliaran Dolar
Pabrik mobil baru Tesla di Texas dan Berlin alami "kerugian miliaran dolar" di saat dua pabrik kesulitan untuk meningkatkan jumlah produksi