Yogyakarta - Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai hasil Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) cacat moral dalam memilih calon pimipinan (capim).
"Prosesnya cacat moral. Presiden harus menolak hasil kerja Pansel dalam memilih 10 nama calon pimpinan KPK," kata Busyro di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.
Menurut Busyo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) baru supaya dapat mengulang proses seleksi. Dengan catatan, anggota Pansel dievaluasi atau diganti.
Secara moral putusan yang diambil pansel, sudah cacat moral. Ini sudah memenuhi syarat bagi Presiden untuk menolaknya.
Apabila ada capim KPK yang sudah dinyatakan tidak lolos, dia mengatakan perlu diseleksi lagi, jika yang bersangkutan bersedia. "Nama-nama itu (yang tidak lolos seleksi) diketahui ada nama yang berintegritas, namun tidak diloloskan. Ada yang bermasalah, tapi lolos," ucap dia.
Dia berpendapat pansel KPK yang sekarang ini telah membuktikan runtuhnya kredibilitas moral dan independensi. "Artinya secara moral putusan yang diambil pansel, sudah cacat moral. Ini sudah memenuhi syarat bagi Presiden untuk menolaknya," ujarnya.
Busyro mengungkapkan dari 20 nama calon pimpinan KPK, lebih dari separuhnya tidak bersih. Untuk itu, diharapkan Pansel jangan memaksakan mengerucutkan menjadi 10 nama untuk disetorkan ke Jokowi.
"Lebih 10 orang dari 20 nama capim KPK tidak bersih yang saat ini sedang diproses Pansel. Maka, jangan dipaksakan dikirim Presiden ke DPR," kata Busyro.
Busyro menyarankan Pansel KPK dapat mencontohkan Komisi Yudisial (KY), ketika memilih Hakim Agung pernah beberapa kali mengerucutkan nama calon tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan Undang-undang.
"Pansel capim KPK seharusnya jangan memaksakan 10 nama. Kalau memang hanya ada 3, 4, 5 yang bersih, ya itu yang diloloskan," tuturnya.
Dalam catatan Busyro, dari 20 nama capim KPK itu ada yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada juga nama yang dugaannya pernah menerima gratifikasi.
Busyro bersama sejumlah elemen menganalisis proses seleksi capim KPK ini, ada indikasi mirip operasi intelijen. Salah satu indikasinya yang dilalui, tidak transparan. "Operasi intelijen itu senyap, tidak transparan," ujarnya.
Jika sudah dikuasai sistem yang dioperasikan intelijen, negara ini rusak. "Ini negara hukum, menjunjung demokrasi dan HAM. Demokrasi menuntut transparansi," ucapnya.
Sementara Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yogyakarta Hasrul Halili mengatakan pansel seharusnya terbuka menerima masukan dari KPK, perihal rekam jejak capim. "Sayangya pansel tidak mempertimbangkan rekam jejak calon pimpinan KPK," kata Hasrul.
Di sisi lain, KPK perlu terbuka mengenai rekam jejak calon pimpinan. Padaha, ada capim KPK yang tidak menyerahkan LHKPN, terindikasi menerima gratifikasi dan lainnya. Jika pansel masih ragu terhadap catatan rekam calon pimpinan, bisa mendatangi KPK untuk klarifikasi.
Diketahui, Pansel KPK tidak hadir dari undangan KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 30 Agustus 2019. Padahal agenda itu untuk melihat data rekam jejak calon pimpinan. Mereka (Pansel KPK) tidak datang karena beralasan sedang konsentrasi menentukan 10 besar capim, untuk nantinya diserahkan kepada Jokowi.[]
