Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati membaca peluang ihwal kursi menteri yang ditinggalkan Edhy Prabowo, kecil kemungkinan diberikan kepada orang yang berasal dari partai politik.
Saya pikir Presiden Jokowi sekarang perlu sosok menteri populis untuk bisa mengurangi tekanan publik.
"Saya pikir dalam kondisi sekarang, kecil hal itu terjadi," ujar Wasisto dalam pesan singkatnya seperti dikutip Tagar, Kamis, 26 November 2020.
Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Fadli Zon: Harun Masiku Ditelan Bumi
Kendati begitu, Wasisto tak memungkiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung mendahulukan kepentingan politik daripada hasil kinerja positif dalam memilih para pembantunya.
"Yang bisa kita baca kemudian adalah ternyata kepentingan politik itu lebih besar daripada hasil kinerja positif dalam penunjukkan menteri di periode sekarang," ucapnya.
Namun, Wasisto memprediksi untuk pos Menteri KP, Jokowi tidak akan memilih orang yang berasal dari partai politik. Sebab, presiden ia lihat akan mempertimbangkan tekanan publik dan beberapa kontroversi yang dibuat pemerintah belakangan ini.
"Saya pikir Presiden Jokowi sekarang perlu sosok menteri populis untuk bisa mengurangi tekanan publik karena pandemi dan juga serangkaian undang-undang kontroversial lainnya," kata dia.
Seperti diketahui, Edhy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu dini hari. Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Baca juga: Kata Susi Pudjiastuti Soal Edhy Prabowo yang Ditangkap KPK
Selain di Bandara Soekarno-Hatta, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain di Jakarta dan Depok.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," tutur Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 25 November 2020.
Selain Edhy, enam tersangka lainnya yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata, dan seorang bernama Amiril Mukminin. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.
Selanjutnya, seorang tersangka lagi bernama Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito disangkakan sebagai pemberi suap.
Para tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Adapun tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. []
