TAGAR.id, Jakarta - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menampik pernah mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam masa pemulihan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
Ia mengatakan berniat baik kala melontarkan kritik terhadap pembangunan IKN kala itu.
"Saya tidak terbiasa untuk mengelak dari apa yang saya sampaikan dan saya menyampaikan itu juga dengan niatan yang baik. Presiden Jokowi juga pasti memahami. Kami hanya mengingatkan ketika itu ada masa recovery pasca covid," kata AHY saat berkunjung ke kawasan proyek IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Rabu, 28 Februari 2024.
Namun, katanya, setelah itu kondisi paceklik berakhir dan berhasil teratasi dengan baik, kata AHY, perekonomian Indonesia pun kembali tumbuh. Dengan begitu, tidak ada lagi halangan terhadap perekonomian Indonesia untuk membangun IKN.
Ia menyebut pembangunan IKN harus berfokus pada sektor investasi. Menurutnya, kekuatan pembangunan IKN berada di sektor tersebut. AHY tak ingin pembangunan IKN menyedot banyak dari APBN.
"Justru sekarang kita fokus pada investasi. Karena kekuatan pembangunan mahakarya seperti ini tentu di investasi. Kita tidak ingin habis-habisan dari APBN tentunya. Tapi investasi yang dialirkan baik dari dalam maupun dari luar negeri," ujar pria yang juga Ketua Umum Demokrat tersebut.
Pada saat yang sama, AHY juga menyebut Kementerian ATR/BPN berperan penting atas kejelasan status tanah di sana. Ia menyebut investor haruslah memiliki keyakinan dan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk usaha di IKN.
"Itu juga mengapa ATR punya peran yang penting dengan lahan yanh clean and clear. Kita berharap investor juga punya keyakinan dan kepastian hukum atas tanah yang digunakan usaha, yang dikembangkan secara komersil dan juga bisnis diharapkan akan berkembang," ucapnya.
Pada Rabu, 21 Februari 2024, AHY resmi menjabat Menteri ATR/BPN. Pelantikan dilakukan di Istana Negara. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menko Polhukam.
Dengan dilantiknya AHY, menjadi menteri juga sekaligus mengakhiri posisi Demokrat di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). []