Tagar.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai hak angket DPR terkait Pemilu 2024 akan kandas di tengah jalan.
Sinyalemen itu dapat diprediksi usai adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
"Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua umum Partai Nasdem Surya paloh memberikan sinyalemen akan adanya upaya untuk membatalkan proses hak angket di DPR," kata Iwan, sapaan akrabnya kepada media, Minggu, 25 Februari 2024.
Lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) menganalisis bahwa NasDem bisa menjadi salah satu partai penentu bergulir atau tidaknya hak angket tersebut.
"Karena apabila Nasdem dan partai lainnya yang hampir setengah suara mayoritas DPR bisa diamankan oleh presiden ini artinya proses pengajuan hak angket secara otomatis tidak akan terjadi," ujarnya.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan.
Sebab, menurut Iwan, setidaknya pengusul hak angket perlu menggalang lebih dari setengah kursi parlemen di luar koalisi untuk menggulirkan hak angket.
"Karena PDIP setidaknya membutuhkan 1/2 lebih kursi DPR di antaranya harus merangkul partai-partai di luar koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran," jelasnya.
"Seperti Nasdem, PKS, PKB dan PPP yang mampu mengesahkan usulan hak angket di DPR," ujarnya.
Sebelumnya, NasDem menilai hak angket merupakan bagian dari konstitusi dan pihaknya telah memberikan arahan agar fraksi Partai NasDem di DPR wajib untuk ikut serta dalam Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
"(Hak angket) itu hak konstitusional, saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar meng-iya-kan tapi wajib menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).[]