TAGAR.id, Jakarta - Sekjen DPP Bara JP Relly Reagen menyarankan dana stunting dikelola BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Agar nanti di daerah kader Posyandu yang di bawah Puskesmas dapat menjadi ibu asuh bagi anak-anak tersebut," ujar Reagen dalam keterangan pers, Senin 26 Februari 2024.
Relly Reagen relawan Jokowi ini adalah seorang dokter, juga mantan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan Ketua Forum Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia.
Reagen menyampaikan ada yang salah dalam penanganan stunting saat ini.
"Maka diperlukan penanganan yang serius. Berhentilah membahas stunting di rapat-rapat. Kan sudah jelas kebutuhannya dan dibuat ada tanggung jawab di kecamatan dan desa masing-masing," ujarnya.
Selama ini dana stunting dikelola pemerintah daerah melalui Dana Desa yang sering terjadi korupsi.
Stunting adalah kondisi dimana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat karena kurangnya nutrisi yang cukup, baik sebelum lahir maupun pada periode pertumbuhan awal, biasanya terjadi pada anak-anak yang menerima asupan nutrisi yang tidak mencukupi atau tidak berkualitas selama periode kritis pertumbuhan mereka, yaitu dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun.
Stunting biasanya terjadi akibat kekurangan gizi kronis, yang terjadi ketika anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya dengan optimal. Dampak stunting dapat berlangsung seumur hidup dan menyebabkan gangguan kesehatan, perkembangan, dan produktivitas di masa depan.
Upaya pencegahan stunting meliputi peningkatan akses terhadap makanan bergizi, pendidikan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, perbaikan sanitasi dan kebersihan, serta intervensi kesehatan masyarakat yang berfokus pada periode kritis pertumbuhan anak.
Pemerintahan Jokowi berusaha keras mengatasi masalah stunting ini. Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun untuk keluarga dengan balita stunting. Bansos tersebut diberikan untuk membeli beras, daging ayam dan telur. []