Pamekasan - Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 di Desa Kelompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan diprotes warga. Alasannya, hingga memasuki bulan kedua penyaluran BST, ada 12 warga belum pernah mendapatkan bantuan tersebut.
Seorang warga berinisial JS, 45 tahun, mengatakan semula informasi pihaknya mendapatkan bantuan diberi tahu perangkat desa. Namun selang beberapa hari, perangkat desa mendadak meminta KTP.
Berkas bantuan ini diberi desa dan diminta agar disimpan hingga menunggu cair.
"KTP diambil, katanya mau proses pencairan. Hingga sekarang, kami tidak tahu wujud bantuan ini," ujarnya kepada Tagar, Senin 22 Juni 2020.
Pengakuannya, bantuan tunai tersebut belum diketahui jumlahnya secara langsung. Sebab meski dikabarkan mendapatkan bantuan, ia tidak tahu harus ke mana dan ke siapa untuk mengurus bantuan tersebut.
"Berkas bantuan ini diberi desa dan diminta agar disimpan hingga menunggu cair. Sampai sekarang sepertinya masih belum diproses, padahal mereka minta KTP," ujarnya.
Hal yang sama dirasakan penerima lain berinisial JI, 40 tahun. Ia sempat mengklarifikasi perihal maksud KTP milik penerima karena diminta perangkat desa. Sama keluarganya, ia disarankan agar terus menyoal hak bantuannya tersebut.
"Keluh-kesah kami sepertinya tidak direspons oleh perangkat desa, baik kepala dusun maupun kepala desa. Akhirnya kami mendatangi kantor pos di Kecamatan Pakong," kata JI.
Setelah ke kantor pos, JI mendapat pengakuan dari salah satu karyawan petugas, jika semua bantuan BST di Desa Kelompang Timur sudah tersalurkan. Informasinya pihak mengondisikan adalah perangkat desa yang betugas jadi kepala dusun.
"Padahal sebelum-sebelumnya setelah ditanya dengan teman penerima lain, BST Covid-19 ini disebut masih belum turun," ujarnya.
Sementara itu, Camat Pakong Eka Yudi mengaku kaget mendapat informasi jika bantuan BST Covid-19 masih jadi polemik dan tidak sampai ke tangan penerima. Ia tidak bisa menjelaskan persoalan teknis alasan tidak diterima penerima.
Yudi menyarankan agar mendatangi Kantor Pos, sebab di sanalah sebenarnya bantuan diatur dan diverifikasi.
"Siapa saja yang bantuannya itu tidak sampai ke tangan penerima, kemudian dusun tempat tinggalnya bisa disebutkan," kata Yudi lewat via telepon.
Yudi menampik dengan dugaan jika bantuan tersebut dikondisikan perangkat desa. Meski demikian, terlebih ia akan berkoordinasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut ke pihak-pihak yang terkait.
Kepala Kantor Pos Kecamatan Pakong Hidayat memastikan bahwa penyaluran BST Covid-19 di Desa Kelompang Timur sudah dirasa tidak ada masalah. Sebab tahap satu dan dua penerima diklaim sudah mendapatkan haknya.
"Kalau diwakilkan penerima lain tidak bisa. Kalau mau diwakilkan harus ada di antara salah satu penerima itu yang tertera di dalam kartu keluarga," kata Hidayat lewat via telepon.
Saat ditanya 12 penerima yang tidak merasa mendatangi kantornya untuk mengambil bantuan, Hidayat berdalih jika temuan tersebut dapat disampaikan dan dikoordinasikan dengan kepala desa. Terlebih ada embel-embel perangkat desa yang mengondisikan. Tujuannya agar masalah ini diketahui dimana titik persoalannya.
"Bisa mengklarifikasi ke kepala desa. Karena sejauh ini bantuan kami pastikan sudah tepat sasaran dan tidak ada masalah," dalihnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kelompang Timur H. Ervan enggan merespons protes warga terkait bantuan Covid-19. Ia berharap pihak yang mendapatkan temuan ini bisa bertemu secara tatap muka. []
