Medan - Tim DPP PDIP yang menginvestigasi dugaan politik uang di Pilkada Samosir, Sumut, mengungkap sejumlah fakta, di antaranya ada bagi-bagi uang sebesar Rp 500 ribu - Rp 1 juta kepada warga pemilih.
Hal itu diungkap DPP PDIP melalui Arteria Dahlan dalam keterangannya di kantor DPD PDIP Sumut, Rabu, 16 Desember 2020 kemarin.
Dalam sebuah tayangan video yang diunggah di Facebook PDI Perjuangan Sumut, Arteria didampingi Sekretaris PDIP Sumut, dan calon Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengungkapkan, ada kegiatan pembagian uang yang sangat besar diduga dilakukan paslon nomor urut 2.
Diawali dengan pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) dihargai sebesar Rp 30 ribu, kemudian sebagai pengingat diberikan lagi Rp 300 ribu, dan menjelang hari pemungutan suara ada lagi pembagian sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta kepada setiap pemilih.
"KTP dikumpul dikasih Rp 30 ribu. Begitu KTP terkumpul, tanda kenal Rp 300 ribu. Menjelang hari H, Rp 500 ribu, Rp 600 ribu, sampai Rp 1 juta," ungkap Arteria yang juga anggota Komisi III DPR RI.
Baca juga: Dugaan Politik Uang Pilkada Samosir Dibawa ke Gakkumdu
Arteria memperkirakan ratusan miliar rupiah uang dibagikan kepada warga. Dia kemudian mempertanyakan asal uang tersebut.
Jangan-jangan uang bapaknya calon, Ober Gultom. Dicek itu
Dia meragukan uang sebanyak itu milik calon Bupati Samosir Vandiko Gultom yang sebelumnya hanya seorang pegawai tenaga harian lepas di Jawa Timur yang gajinya diperkirakan paling banyak Rp 5 juta.
Arteria pun menyinggung ayah dari Vandiko Gultom, yakni Ober Gultom yang diduga berperan dalam pembagian uang tersebut.
"Jangan-jangan uang bapaknya calon, Ober Gultom. Dicek itu," kata Arteria.
Sejauh ini belum diperoleh keterangan resmi dari paslon Vandiko Gultom-Martua Sitanggang atas tuduhan yang dilontarkan oleh Arteria Dahlan tersebut.
Baca juga: Dugaan Politik Uang Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Samosir
Diketahui, Bawaslu Samosir sudah menerima laporan Tim Pemenangan Rapidin Simbolon-Juang Sinaga pada Sabtu, 12 Desember 2020.
Laporan dugaan politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2020. Dan itu diakui Ketua Bawaslu Anggiat Sinaga.
Disebut, kasus tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil sehingga segera dibawa dalam pembahasan pertama di penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu Samosir.
Anggiat dikonfirmasi pada Rabu, 16 Desember 2020, menyebut pihaknya belum melakukan pembahasan karena masih mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Samosir.[]
