DPW PKS Yogyakarta Tolak Disebut Partai Khilafah

Ketua DPW PKS Yogyakarta menampik tuduhan yang menyebut PKS sebagai partai khilafah.
Ketua DPWPKS DIY Darul Falah (kiri) dan Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Agus Sumartono saat memberikan keterangan pers di Sekretariat DPW PKS DIY Jalan Gambiran Yogyakarta, Senin 26 Agustus 2019. (Foto : Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Darul Falah menampik tuduhan yang menyebut PKS sebagai partai khilafah. Menurutnya, Islam yang menjadi rujukan PKS memiliki peran besar pada fase sejarah berdirinya Indonesia.

"Artinya memang Islam itu nasionalisme, nasionalisme itu Islam. Seorang muslim yang baik itu pasti nasionalis," kata dia saat acara pembekalan Anggota Fraksi PKS se-DIY "Implementasi Nasionalisme dan Cinta NKRI bagi Pejabat Publik", di Sekretariat DPW PKS Jalan Gambiran Yogyakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

"Selama ini PKS sering dibenturkan (khilafah) tapi selama ini pula tidak ada bukti yang mengarah ke kekhalifahan itu," ujar dia.

Kalau dia tidak nasionalis berarti dia bukan muslim yang baik.

Mantan Anggota DPRD Sleman itu mengungkapkan, ada sejumlah pihak yang mengindentifikasi PKS identik dengan Hizbut Tahrir (HTI). Pengertian tersebut dinilai Falah tidak benar. Ia juga menampik jika ada yang menilai partainya berhaluan khilafah hanya berdasarkan cara berpakaian.

"Ya tentu itu berbeda ya. Khilafah itu tidak ikut berpolitik. Kita (PKS) ikut berpolitk, itu wujud dari nasionalisme itu sendiri karena mengikuti aturan main yang ada di negara kita ini," ujar dia.

"Kami selama ini di PKS wujud dari kecintaan kita kepada negara kita ini, maka kontribusinya harus positif. Kita sangat tegas memerangi korupsi, itu bagian dari nasionalisme," kata Falah.

Baca juga: Presiden PKS Anggap Wajar UAS Dilaporkan ke Polisi

Dia juga menegaskan, nasionalisme memiliki kedekatan dengan Islam dan sebaliknya. Menurutnya Islam dan nasionalisme merupakan satu kesatuan. Ia juga menyebutkan, terkadang ada orang membenturkan kekhilafahan di berbagai negara.

"Misalnya di Turki, nasionalisme di Turki ya nasionalisme khilafah. Itu pasti bebeda di Indonesia," kata dia.

"Kalau dia tidak nasionalis berarti dia bukan muslim yang baik, kira-kira begitu," ujarnya.

Pembekalan terhadap anggota Fraksi PKS se-DIY, diakui Falah dilakukan untuk membuktikan rasa nasionalisme itu ada dalam diri PKS. Sekaligus menanamkan nilai-nilainya, alih-alih sekedar jargon semata.

Ia juga mengkritik sekelompok pejabat publik dan politisi yang kerap menjadikan jargon nasionailsme dan cinta negeri dalam materi kampanye. Tetapi justru berlaku berlawanan saat mengambil kebijakan.

"Aku seorang nasionalis sejati, NKRI Harga Mati, adalah jargon yang mudah diucapkan, tetapi tidak sederhana untuk dilakukan," kata Falah.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Agus Sumartono mengatakan, semangat nasnonalisme dan sikap kenegarawaan pendiri bangsa perlu digali menjadi pengingat generasi berikutnya.

"Sikap ini perlu diimplementasikan para pejabat publik dan pengutus partai dalam membangun perpolitikan Indonesia sehingga mampu memperkuat persatuan nasional," kata Guston, sapaan akrabnya

Menurut dia, pembekalan nasionalisme kepada wakil rakyat dari PKS ini agar mampu mengmplementasikan nasnionalisme dan cinta negeri. "Kita perlu meneladani sikap nasionalisme dan kenegarawan para ulama, tokoh Islam, tokoh politik pendiri bangsa," kata dia. []

Berita terkait
Demi Ajaran Islam, Politikus PKS Tolak Jatah Pin Emas
Politikus PKS Haris Yuliana menolak pemberian jatah pin emas untuk anggota DPRD Jawa Barat lantaran tak sesuai ajaran Islam.
PKS Jabar: Kasus UAS Hanya Alat Adu Domba
Sekretaris Dewan Syariah DPW PKS Jawa Barat, Tetep Abdul Latief, menduga viralnya kasus UAS hanya sebagai alat untuk mengadu domba.
DPR dari PKS Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Tepat
Jokowi sudah mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan itu kurang tepat
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.