DPR dari PKS Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Tepat

Jokowi sudah mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan itu kurang tepat
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. (Foto: Antara/Syaiful Hakim)

Jakarta - Presiden Joko Widodo secara resmi sudah mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan itu kurang tepat. 

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya memindahkan ibu kota," kata Mardani di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019, mengutip Antara.

Menurut Mardani perlu juga melihat keuangan negara, hutang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain.

Ketua DPP PKS ini mengatakan pemindahan ibu kota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibukota negara.

"Ada hal menarik dari pidato Presiden Jokowi yang kembali menyinggung mengenai ide pemindahan ibu kota. Saya melihat ide tersebut punya tujuan baik, namun banyak catatan dan harus dikaji dengan perhitungan yang sangat serius," ujarnya.

Mardani menilai ide pemindahan ibu kota merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas, sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.

Dia mengusulkan kajian pemindahan ibu kota ini harus cermat dan terpadu seperti fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dijalankan di ibu kota, infrastruktur, tata ruang, sumber daya manusia dan dana dalam jangka panjang.

"Aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji. Tidak hanya memikirkan ‘ibu kota’ nya yang pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia meminta pemerintah harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya karena untuk mewujudkan ide pemindahan ibu kota harus transparan dan sesuai standar good corporate governance.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI mengatakan, bahwa dirinya meminta izin kepada bangsa Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Menurut Joko Widodo, ibu kota negara bukan hanya simbol tapi menjadi representasi kemajuan bangsa. "Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang akan hidup selamanya. Dirgahayu RI. Dirgahayu Pancasila. Merdeka," katanya. []

Berita terkait
Kalimantan Ibu Kota Baru, Bukan Tentang Pemerataan Saja
Pemerintah akhirnya memilih memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Jokowi memilih Kalimantan menjadi tujuan ibu kota baru.
Bappenas Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Tidak Bebani APBN
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak akan membebani APBN.
Fadli Zon Sebut Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan bukan hal prioritas yang perlu dilakukan segera.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.