UNTUK INDONESIA
Demi Ajaran Islam, Politikus PKS Tolak Jatah Pin Emas
Politikus PKS Haris Yuliana menolak pemberian jatah pin emas untuk anggota DPRD Jawa Barat lantaran tak sesuai ajaran Islam.
Screen Shoot Pungli Viral di Media Sosial. (Foto: Fitri Rachmawati)

Bandung - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haris Yuliana menolak pemberian jatah pin emas untuk anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 lantaran bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam.

Secara tegas, ia berjanji akan mengembalikannya langsung kepada Sekretaris Dewan DPRD Jawa Barat.

"Saya lebih baik mengembalikannya nanti, karena kalau di tolak itu sudah dianggarkan dan sudah diputuskan," kata Haris kepada Tagar, saat ditemui di gedung DPRD Jawa Barat, Jumat, 23 Agustus 2019.

"Saya memilih untuk lebih baik tidak akan menerimanya (menolak), mengembalikannya," ujarnya.

Haris mengatakan, ia menolak lantaran alasan mendasar pada prinsip ajaran agama Islam yang melarang laki-laki menggunakan perhiasan dari emas. Pin emas anggota dewan yang juga merupakan bagian dari jenis perhiasan, secara otomatis membuatnya tak bisa menggunakan pin tersebut.

"Kan ada aturannya laki-laki di Islam itu tak boleh menggunakan perhiasan emas, itu ajaran yang saya pahami. Jadi, kalaupun menerima tak akan terpakai juga bagi saya," kata Haris.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu mengatakan, penolakan juga untuk menghindari kesia-siaan. Pasalnya, kalaupun ia menerima pemberian pin emas, maka ia akan melebur sehingga esensi dari pin berbentuk lambang dewan itu akan hilang.

"Selain itu, sebenarnya nilai 5 tahun mengabdi sebagai anggota dewan dengan 5 gram pin emas tak sebanding. Saya justru menilai biarlah karya atau apa yang sudah kita kerjakan itu dilihat dari history-nya saja (terekam dan dirasakan oleh masyarakat)," kata dia.

Harus Masuk Kas Daerah

Haris mengatakan, akan ada banyak anggota dewan lain yang memilih mengembalikan pin emas. Ia berharap kepada Sekretaris Dewan DPRD Jawa Barat untuk mengembalikan kumpulan pin emas tersebut menjadi kas daerah agar bisa dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

"Harus jadi kas daerah. Mekanismenya mau dijual lagi ya terserah Sekretasis Dewan nanti. Mekanismenya silahkan diawasi semua pihak. Berapa yang mengembalikan dan ke mana nanti akhirnya," kata dia

Sikap menolak dan mengembalikan pin emas tersebut kata Haris, merupakan sikap personal dirinya tidak membawa lembaga atau Fraksi PKS. Mengingat urusan jatah pin emas atau tergantung dengan pilihan sikap personal masing-masing.

"Sikap yang saya pilih ini bukan atas nama lembaga atau PKS. Ini personal, silahkan tanya anggota lain (asal PKS) dan fraksi manapun apakah akan mengembalikan atau menerimanya," kata dia.[]

Berita terkait
Pin Emas Rp 1 Miliar Muncul di Era Ahmad Heryawan
Anggaran untuk pengadaan 100 pin emas anggota DPRD Jawa Barat muncul di akhir masa jabaran Ahmad Heryawan atau Aher sebagai Gubernur Jawa Barat.
Satu Miliar untuk PIN Emas DPRD Jabar
Seratus anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 bakal mendapatkan pin emas bersamaan, dengan total anggaran 1 Milyar.
PSI Tolak Pin Emas Rp 1,3 Miliar untuk Anggota DPRD DKI
Pin emas yang akan dibagikan pada 106 anggota DPRD DKI Jakarta dipertanyakan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie.
0
Revisi UU KPK, Jokowi Minta Masyarakat Bersuara ke DPR
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terkait keputusan Revisi Undang-Undang KPK. Ia mengaku, ide awal revisi tersebut dibawa oleh DPR.