Padangsidempuan - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangsidempuan, Rusydi Nasution, meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di wilayahnya.
Hal itu diungkap Rusydi menyusul ditetapkannya seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) inisial DH yang menjabat Bendahara Puskesmas Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, sebagai tersangka dugaan pemotongan dana BOK.
Dia juga mengaku prihatin atas kasus tersebut. Sebab, kata Rusydi, unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pun tidak terbebas dari upaya ataupun praktik korupsi.
"Bayangkan kualitas pelayanan yang akan diterima masyarakat, bila hak pegawai/staf tidak terlepas dari pemotongan," kata dia, di Padangsidimpuan, Sabtu, 5 Oktober 2019.
"Karenanya, pihak kepolisian (harus) mengungkap akar masalah dari kasus tersebut," ujar dia.
Bayangkan kualitas pelayanan yang akan diterima masyarakat.
Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padangsidimpuan itu juga mengatakan kalau sistem pengawasan dan tata kelola patut menjadi perhatian bersama.
"Kita tidak ingin harapan masyarakat akan pelayanan yang prima ternodai akibat ulah oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi," tuturnya.
Baca juga: Dugaan Penyimpangan 16 Proyek dan Dana BOS di Sumut
Dalam kesempatan yang sama, Rusydi juga mengapresiasi kinerja Sat Reskrim Polres Padangsidempuan yang menangani kasus dugaan pemotongan dana BOK tersebut.
"Sebagai wakil rakyat, saya berharap pihak kepolisian dapat mengungkap akar dari persoalan itu. Dan kita juga menggantungkan harapan kepada aparat penegak, agar kasus serupa tak lagi terjadi dikemudian hari," ucapnya. []