Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) merekomendasikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk mengetahui kinerja pengelolaan BUMD selama ini, perlu meminta BPK untuk melakukan audit investigasi.
Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari pandangan DPRD soal penggunaan hak interpelasi terhadap pengelolaan BUMD dan pengelolaan aset daerah.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, ada persoalan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kinerja BUMD.
"Banyak faktor penyebabnya. Seperti kualitas dan kapabilitas SDM pengelola, tidak adanya konsep Good Coorporate Government (GCG) serta core bisnis yang telah usang," kata Supardi dilansir dari halaman resmi DPRD Sumbar, Jumat, 7 Agustus 2020.
Menurut Supardi, pandangan tersebut lahir atas penjelasan gubernur terhadap hak interpelasi yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada Rabu, 5 Agustus 2020. Untuk menuntaskan persoalan itu, katanya, pemerintah daerah harus menyusun konsep yang jelas.
"Untuk mengetahui kinerja pengelolaan BUMD selama ini, perlu meminta BPK untuk melakukan audit investigasi sehingga diperoleh masukan yang komperehensif untuk perumusan kebijakan pengembangan," katanya.
Senada dengan itu, Juru Bicara Pengusul Hak Interpelasi DPRD Sumbar, Nurnas mengatakan, audit investigasi BPK perlu dilakukan. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.
"DPRD meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap semua BUMD dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh kondisi keuangan dan kinerja semua badan usaha milik pemerintah provinsi Sumbar," katanya.
Selain itu, Nurnas meminta agar juga dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intens dan berkala terhadap kinerja BUMD. Serta, hasilnya dilaporkan ke DPRD Sumbar.
"Penyelesaian utang piutang juga harus disegerakan, terutama yang menyangkut hak karyawan," katanya.
Seperti diketahui, DPRD Sumbar menggunakan hak interpelasi soal pengelolaan BUMD dan pengelolaan aset daerah pada awal tahun 2020. Hak interpelasi ini diinsisiasi Fraksi Gerindra, Demokrat dan Golkar. []
