Maros - Selama lima tahun bertugas, para anggota DPRD Maros periode 2014-2019 terbilang produktif melahirkan regulasi berupa peraturan daerah alias perda. Setidaknya selama lima tahun terdapat 70 peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan.
“DPRD Maros periode 2014-2019 berhasil menetapkan 70 perda dalam lima tahun masa pengabdian. Tiga di antaranya bahkan merupakan perda inisiatif DPRD Maros,” kata Ketua DPRD Maros periode 2014-2019, Chaidir Syam, saat laporan capaian di Tribun Lapangan Pallantikang, Selasa 20 Agustus 2019.
Chaidir Syam merinci tahun pertama (2014) dan tahun ketiga (2016) menjadi tahun dengan produksi perda terbanyak mencapai 15. Sedang pada tahun 2015, pihaknya menetapkan 11 perda dan pada tahun 2014 menetapkan 14 perda.
“Pada tahun 2018 menetapkan tujuh perda dan pada tahun 2019 menghasilkan lima perda. Perda inisiatif yang dirancang DPRD Maros ditetapkan masing-masing pada tahun 2016, 2017 dan 2019,” tambah Chaidir.
Peraih suara tertinggi di Maros ini juga menjelaskan pada tahun 2014, APBD Kabupaten Maros berkisar Rp 1,36 triliun lebih. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp 1,171 triliun lebih.
"Angka ini terus bertambah seiring perubahan tahun. Bahkan di tahun 2019 ini, pencapaian APBD naik menjadi Rp 1,551 triliun, jelasnya.
Sementara itu, pada masa jabatan 2014-2019 DPRD Maros mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima kali dari badan pemeriksa keuangan.
"Capaian kinerja ini tidak lepas dari kerja keras pimpinanan dan anggota DPRD Maros serta sinergiritas yang baik dengan Pemda. Besar harapan kami semoga apa yang kami hasilkan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara serta masyarakat Kabupaten Maros," jelasnya. []
Baca juga:
- Pengusaha di Maros Undang 74 Veteran Makan Bersama
- Menara BTS di Maros Roboh, Polisi akan Periksa XL Axiata
- Polres Maros Bekuk Pengedar Narkoba ke Kalangan Pelajar
